Harapan Masa Depan Perempuan

50141 medium post 56566 1d49ede7 5fc0 41f1 8f76 ddb0aff2ba3d 2019 02 14t22 39 21.450 07 00 50143 medium post 56566 0e519f82 4eff 435d 9c9a 0e4d0d1bfbff 2019 02 14t22 39 22.380 07 00 50142 medium post 56566 9cd4b7ce 5913 44e1 9ca3 b5ae86b1f026 2019 02 14t22 39 21.996 07 00 50144 medium post 56566 0bbb34d5 0cc2 4fe4 821a 416b411439c8 2019 02 14t22 39 22.797 07 00
Senin tanggal 11 Februari 2019, Ketua dan Koordinator Program Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Labuhanbatu Bapak Zaid Harahap. Tujuan dilakukan audiensi salah satunya merupakan rencana tindak lanjut dari kegiatan Dialog Para Pihak yang telah dilakukan sebelumnya pada tanggal 20-21 Desember 2018, bagaimana terjalin kerjasama antara SPI dan Dinas PMD dalam melakukan pemberdayaan perempuan desa.

Selain membahas kerjasama yang bisa dilakukan, diskusi ini juga merupakan persiapan akan dilakukannya Riset Women's Collective Action and Village Law oleh Program MAMPU bekerjasama dengan UGM dan Universitas Melbourne dimana Kadis PMD menjadi salah satu Narasumber pada riset tersebut.

Diskusi berikutnya dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, oleh Ketua dan Koordinator Program SPI dengan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Bapak Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH, untuk meminta kesediaan beliau menjadi Narasumber pada riset tersebut.

Riset ini akan dilakukan di satu desa di wilayah kerja SPI yaitu Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu, sebagai salah satu dari 3 desa yang telah mempunyai Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Desa lainnya yang juga mempunyai Perdes yaitu Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu dan Desa Tebing Linggahara Kecamatan Bilah Barat.

Suatu kebanggan buat SPI dari sekitar 20 Lembaga Mitra dan Sub Mitra Program MAMPU selain Lembaga YABIKU, SPI juga bisa menjadi best practice dilakukannya Riset ini. Berharap bahwa studi ini relevan dan akan membantu untuk melakukan advokasi implementasi Undang-Undang Desa bagi pemenuhan kebutuhan perempuan di masa mendatang.
Sudah dilihat 83 kali

Komentar