Gerakan Masyarakat Sipil Sumut (GEMSU) Desak DPR RI Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

1 0 125
Tahun 2016, DPR RI menetapkan Rancangan Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sebagai Prolegnas Prioritas pada 2016 dan sebagai RUU inisiatif DPR pada April 2017. Keputusan ini merupakan langkah maju untuk mengakhiri kekerasan seksual sekaligus melindungi semua warga negara tanpa kecuali, mulai dari anak-anak, perempuan, hingga laki-laki. Mengingat Indonesia sudah dalam kondisi darurat kekerasasan seksual. Dalam artian, resiko setiap warga negara mengalami kekerasan seksual terus meningkat.

Namun sangat disesalkan bahwa selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2016 hingga September 2019 (masa akhir periode DPR RI), belum ada kemajuan dalam pembahasan RUU P-KS. Panja RUU P-KS Komisi VIII terkesan mengulur-ulur waktu dan menghindari kewajiban sebagai wakil rakyat untuk segera membahas serta mengesahkan RUU yang menjadi inisiatifnya sendiri. Mirisnya, selama 3 tahun penundaan pembahasan di DPR, kekerasan seksual terus terjadi dengan jumlah 16.943 kasus.

Hanya karena penyebaran rangkaian fitnah terhadap RUU P-KS dari para pihak yang tidak mengerti pentingnya RUU ini bagi korban, Panja RUU P-KS cenderung mengabaikan perintah konstitusi dimana negara harus hadir untuk melindungi setiap warga negara, termasuk dari kekerasan seksual.

Padahal RUU P-KS ini sangat penting, tidak hanya untuk melindungi hak-hak korban serta menghukum para pelakunya, tetapi juga untuk menegakkan harkat derajat kemanusiaan semua orang, mewujudkan keamanan, dan pembangunan yang berkeadilan bagi Indonesia. Sebagaimana pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.

Itulah mengapa masyarakat sipil (Individu: Aktifis dan Akademisi) yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Sumut (GEMSU) mengadakan aksi damai di Bundaran Kantor Pos Pusat (Medan/21/9/19).

Menurut Koordinator aksi, Lely Zailani, tujuan aksi damai ini adalah untuk Mendukung Pengesahan Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Seksual dan MENGETUK HATI NURASI, DPR RI khususnya Panja RUU P-KS Komisi VIII untuk :
1. Segera mengesahkan RUU P-KS: (a) menyepakati judul dan sistematika, (b) mempertahankan 6 elemen kunci RUU P-KS yaitu 9 tindak pidana kekerasan seksual, pencegahan, pemulihan, hukum acara, ketentuan pidana, dan pemantauan.
2. Segera membentuk Tim Perumus RUU P-KS.
3. Membuka ruang dan pelibatan masyarakat selama proses pembahasan RUU P-KS.***

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!

Other Posts

Terbaru


Terpopuler

  1. Pray For Indonesia Januari 2021

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Klaten Utara, Klaten  |  17 Jan 2021
  2. Hal Loker

    yoga libiya  di  Setiabudi, Jakarta Selatan  |  12 Jan 2021
  3. PMI Kota Bandung Kembali Mengirimkan Relawan ke Bencana Longsor Sumedang

    KSR PMI Kota Bandung  di  Bandung Wetan, Bandung Kota  |  11 Jan 2021

Komentar Terbanyak

  1. 7
    Komentar

    Hal Loker

    yoga libiya  di  Setiabudi, Jakarta Selatan  |  12 Jan 2021
  2. 7
    Komentar

    PMI Kota Bandung Kembali Mengirimkan Relawan ke Bencana Longsor Sumedang

    KSR PMI Kota Bandung  di  Bandung Wetan, Bandung Kota  |  11 Jan 2021
  3. 3
    Komentar

    Ketua PMI Kota Bandung Tinjau Lokasi Bencana Longsor Sumedang

    KSR PMI Kota Bandung  di  Bandung Wetan, Bandung Kota  |  12 Jan 2021
  4. 2
    Komentar

    Relawan PMI Evakuasi Korban Longsor Sumedang

    KSR PMI Kota Bandung  di  Bandung Wetan, Bandung Kota  |  13 Jan 2021