Gaji dari Dana BOS, per Bulan Ada yang Dibayar Rp 50 Ribu

Header illustration
Peran serta guru Guru Tidak Tetap (GTT) dalam melaksanakan proses belajar mengajar sangat diperlukan. Sayang, pengabdian mereka kadang tidak berbanding dengan kesejahteraan yang didapat dari para pemangku kebijakan. Nasib GTT Non Kategori di Kabupaten Lamongan bahkan banyak yang perekonomiannya terkatung-katung. Setiap bulan ada yang mendapatkan gaji sangat rendah jauh dibawah UMK Kabupaten Lamongan, yang kini sebesar Rp 1,5 juta.

Data GTT yang tergabung dalam Forum Honorer Sekolah Non Kategori (FHSNK) Lamongan, tercatat ada 2.220 orang. Terdiri dari guru kelas 1.069 , guru PAI 105, guru PJOK 92 , guru mapel dan PTT 954. Gaji GTT tersebut diambilkan 15 persen dari Dana BOS masing-masing sekolah dan gaji itu dinilai belum sesuai dengan Kriteria Hidup Layak (KHL).

Syukran, S.Pd Ketua FHSNK mengungkapkan, ada anggotanya yang per bulan hanya digaji Rp 50 ribu. “Ada itu di babat. Perbulan dapatnya Rp 50 ribu. Ada juga GTT yang menerima gaji setiap tiga bulan sekali. Dan gajinya selama ini diambilkan dari dana BOSdengan besaran antara rp 50 ribu hingga Rp 250 ribu,” ungkapnya.

Dengan upah sebesar itu, tentu tidak sebanding dengan pengabdia. Padahal ada yang sudah mengajar selama 10 tahun. Untuk keluar dari permasalahan ini, sebenarnya FHSNK sudah berupaya mengadu ke berbagai pihak. Termasuk menuntut haknya dengan mengajukan surat auidiensi yang baru diterima legislatif pada 16 Mei. “Audiensi dihadiri Ketua Komisi D Ali Mahfud, Wakil Ketua DPRD Saim dan jajaran Dinas Pendidikan. Tuntutannya, kami inginkan segera dapatkan SK Bupati bagi GTT/PTT dan meminta pemkab untuk memberikan kesejahteraan kepada GTT/PTT,” terangnya.

Namun harapan itu tak terwujud. Syukran menceritakan, hasil audiensi tidak memberi ketegasan sikap dari pemangku kebijakan maupun wakil rakyat.

“Seharusnya Dinas Pendidikan maupun legislatif mengerti, memahami dan menyelesaikan semua yang menjadi permasalahan GTT maupun PTT,” sebutnya.

Karena ketidak puasan itu, Syukaran mengaku sudah mengirim surat permohonan audiensi lagi yang kali ini ditujukan kepada Bupati Fadeli. “Sejak kami ajukan 29 April lalu, sampai saat ini tidak ada respon dari bupati,” uangkapnya.

Padahal dengan klaim keberhasilan pembangunan Lamongan, GTT berharap di APBD 2017, sudah dialokasikan tunjangan yang sudah dijanjikan untuk diusahakan oleh anggota dewan. “Itu terucap saat audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Komisi D lalu,” tutupnya.
Sudah dilihat 133 kali

Komentar