FPPH Berhasil Dorong Penundaan, 36 Bulan untuk Bank dan 6 Bulan untuk Leasing

52064 medium post 58389 f6c3a034 b99c 4bf1 bc75 b6e007241bb0 2019 03 02t23 32 16.593 08 00 52065 medium post 58389 7402fcf8 5b4d 49f5 8a31 9a8758ad9fb1 2019 03 02t23 32 17.089 08 00 52066 medium post 58389 4ba06585 54c1 4375 aa73 ab90398948f3 2019 03 02t23 32 17.555 08 00
Perjuangan FPPH sejak 3 bulan dideklarasikan 17 November 2018 yang lalu membuahkan hasil.

Surat Gubernur Sulawesi Tengah No. 491/099/Ro. HP tentang Penyampaian Penundaan Pembayaran Kredit Bank selama 36 bulan dan Leasing selama 6 bulan terbitlah sudah.

Efektif berlaku Surat Gubernur tersebut sejak ditandatangi tanggal 26 Februari 2019 telah didistribusikan ke seluruh bank umum, bank swasta, bank umum syariah, BPR dan Leasing.

Dorongan ini bermula sejak 700-an warga terdampak bencana melakukan aksi massa bersama dengan FPPH tanggal 11 Februari 2019 di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan dilanjutkan dengan rapat terbatas tanggal 12 Februari 2019 di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, OJK Sulteng, BI Sulteng, Pihak Perbankan dan FPPH.

Substansi Surat Gubernur tentang penundaan ini menegaskan kembali Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK Indonesia, bahwa penundaan pembayaran cicilan bunga dan pokok pinjaman kredit bank dilaksanakan sampai dengan 36 bulan dan 6 bulan untuk leasing selain itu, penundaan ini berlaku bagi seluruh debitur terdampak bencana alam yang terjadi 28 September 2018 yang lalu.

Kedepan FPPH masih akan terus berjuang untuk pemutihan hutang yang saat ini telah merampungkan inputan data formulir sebanyak 30.523 orang debitur yang akan terkonversi jadi total sisa hutang untuk segera diserahkan ke DPR RI pertengahan Maret 2019 ini.
Sudah dilihat 461 kali

Komentar