FHSNK Ingatkan Pemkab Lamongan jika GTT Mogok Mengajar

5777 medium 33946
Ketua Forum Honorer Sekolah Non-Kategori (FHSNK) Kabupaten Lamongan Syukran SPd tak kuasa memendam kekecewaan kepada koran ini, terkait kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) yang diabaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Dia menyebutkan, hingga kini keberadaan GTT/PTT tidak diakui dan tidak diperhatikan. Padahal komposisi jumlahnya di Lamongan dibandingkan dengan guru yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS), terutama di sekolah dasar (SD) sangat besar.

Saat ini jumlah seluruh GTT/PTT yang tergabung dalam FHSNK mencapai 2.220 tenaga pengajar. “Seharusnya Pemkab tidak menutup mata dan telinga terkait ancaman mogok kerja yang dilontarkan Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak tetap (PTT) . Sebab jika ancaman itu benar-benar terjadi, sektor Pendidikan di Kabupaten Lamongan dipastikan akan lumpuh total,” ucapnya memberi peringatan, Jumat (29/7).

Salah satu faktor kekecewaan adalah terkait status GTT/PTT. Hingga saat ini belum diakui dengan tidak adanya SK dari pejabat Pembina kepegawaian. Hal itu tidak sebanding dengan kinerja mereka yang justru melebihi kinerja guru PNS yang berada dalam satu sekolah. Dengan rata-rata jumlah guru PNS disetiap SD hanya 3-4 orang saja, keberadaan guru GTT/PTT itu sangat vital. Bahkan tak hanya sebagai operator, mereka juga bertindak sebagai guru kelas, tenaga administrasi dan perpustakaan.

Namun sayangnya, hak mereka untuk mendapatkan Upah yang layak masih terabaikan. “Banyak kejadian di daerah lain beberapa tahun lalu, dimana saat itu GTT/PTT mogok kerja massal selama sepekan.Dampak yang diakibatkan sangat mempengaruhi proses belajar mengajar dan bahkan pendidikan di daerah itu tidak berjalan sama sekali. Seharusnya ini bisa jadi contoh. Apa mau Pemkab Lamongan kejadian itu terjadi di sini agar lebih memperhatikan nasib GTT/PTT,” sebutnya.

Sebelum semua itu terjadi, Syukran berharap pemkab sudah melakukan upaya-upaya untuk mensejahterakan dan memperhatikan keberadaan GTT/PTT. Salah satunya dengan memberikan SK resmi dari Bupati. Selain itu honor mereka juga semestinya harus diperhatikan mengingat tugas dan kontribusinya sangat dibutuhkan di sektor pendidikan.

Setiap tahunnya pasti ada pengurangan jumlah guru PNS sekolah dasar , maka tugas dan kewajiban guru tersebut ditopang dengan adanya GTT/PTT. Sudah seharusnya pemkab melalui dinas pendidikan memperhatikan. Jika dibiarkan selama 5 tahun kedepan , kemungkinan jumlah guru PNS di SD-SD tentu akan sangat minim.

“Semoga Pemkab Lamongan memperhatikan keberadaan dan tuntutan kami untuk mendapatkan upah yang layak. Kami sudah bekerja dengan beban tugas yang hampir sama dengan guru PNS namun untuk tingkat kesejahteraan kalah jauh dengan buruh pabrik,” tutupnya.
Sudah dilihat 306 kali

Komentar