DPRD - PENGEMBANG - PEMDA

Header illustration


Masih banyak pengembang perumahan yang belum memenuhi kewajibannya menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos Fasum), menjadi PR tersendiri bagi Pemkab Bogor.

Menanggapi hal ini Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Kukuh Sri Widodo, justru masih mempertanyakan status perumahan cluter.

Karena kata Kukuh, saat ini memang belum jelas aturan perumahan yang lahannya diatas 15 hektar. Sementara untuk cluster belum tahu masuknya ke aturan yang mana.

“Seperti apa aturannya untuk perumahan cluster masih membingungkan, seperti lahan makan dua persen dari lokasi ditentukan atau tidak. Sehingga jadi pertanyaan juga bagi Komisi I DPRD," ucap Kukuh

Dia menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, harus tegas terhadap pengembang cluster. Karena memang cluster ini belum jelas masuk diaturan-aturan yang mana tentang keberadaan cluster tersebut.

Sumber: bogornews.com









Sudah dilihat 144 kali

Komentar

  • Missing avatar

    Semoga ada jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan ini. Terima kasih atas informasinya.