DPRD Palu Minta SKPT PT Maxima Tiga Berkat di Watusampu Dicabut

4 February 2020, 03:20 WIB
3 0 95
Gambar untuk DPRD Palu Minta SKPT PT Maxima Tiga Berkat di Watusampu Dicabut
DPRD Kota Palu meminta agar Surat Keterangan Pendafataran Tanah (SKPT) PT Maxima Tiga Berkat (MTB) di Kelurahan Watusampu dicabut karena dinilai cacat hukum.

Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Muthmainnah Korono dalam keterangan persnya, Senin (3/2/2020) menyebutkan, permintaan itu merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat dengan Jaringan Aliansi Tambang (Jatam) dan sejumlah warga Watusampu yang digelar pada Jumat (31/1/2020) lalu.

“Kita sudah turun langsung untuk meninjau lokasi yang dimaksud. Dari kunjungan lapangan itu diduga ada pelanggaran perundang-perundangan dan juga maladministrasi,” ujar Muthmainnah.

Diungkapkan, ada sertifikat warga sekitar lokasi operasi TUKS (Terminal Untuk Keperluan Sendiri) perusahaan tersebut adalah laut. Banyak katanya pelanggaran secara administrasi yang melibatkan oknum Pemerintah Kelurahan sebelumnya yang telah menerbitkan SKPT tersebut.

Ditemukan pula lokasi TUKS yang tidak memiliki dasar daratan sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan. Mirisnya, karena semua diklaim atas hasil reklamasi.

Begitu pula dengan penguasaan sempadan pantai dan sempadan sungai untuk TUKS yang tidak memiliki izin lingkungan.

“TUKS sebagai bagian dari usaha operasi perusahaan galian tambang sirtu harusnya HGB bukan penguasaan pribadi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Rizal meminta untuk segera mengundang kembali para pihak yang secara langsung terlibat atas dugaan maladministrasi tersebut, termasuk memanggil Dinas Pendapatan untuk diaudit atas sumber PAD dari sektor pertambangan.

Ia mengatakan, kasus ini akan menjadi pintu masuk untuk mereview semua izin pertambangan di sepanjang pesisir Teluk Palu khususnya di Kelurahan Watusampu.

Sebelumnya pada Jumat (31/1/2020) digelar hearing dengan Jatam Sulteng bersama intansi terkait di kantor DPRD Palu.

Direktur Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, Taufik membeberkan dugaan pelanggaran pada pembangunan TUKS untuk bongkar muat galian C. Dugaan itu diperkuat dengan konfirmasi terkait izin aktifitas PT MTB di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang ternyata daftar izin tersebut tidak ditemukan.

Selain itu, Dokumen Dirjen Perhubungan Kelautan, pemberian TUKS PT.MTB tidak melampirkan Perda RT/RW dan RZWP3K. Juga SKPT tidak bisa diterbitkan untuk aktifitas pertambangan.

sumber: beritapalu.com

  Komentar untuk DPRD Palu Minta SKPT PT Maxima Tiga Berkat di Watusampu Dicabut

Masuk ke akun AtmaGo kamu untuk ikut memberi komentar!

Masuk  atau  Daftar
Jadilah yang pertama memberi komentar!

Other Posts

Terbaru


Terpopuler

  1. VERIFIKASI NO HP TERDAFTAR UNTUK PROGRAM KJP PLUS DAN KJMU

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Jatinegara, Jakarta Timur  |  6 Apr 2020
  2. PENDAFTARAN DAN PENGKAITAN REKENING KJP PLUS DAN KJMU KE JAKONE MOBILE

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Cilincing, Jakarta Utara  |  6 Apr 2020
  3. BAHU MEMBAHU, PUSKESMAS BONJERUK DAN PEMDES LAWAN COVID-19

    Lalu Iskandar  di  Jonggat, Lombok Tengah  |  1 Apr 2020
  4. Keseriusan Warga BTN Kopang dalam Pencegahan COVID - 19

    narma  di  Kopang, Lombok Tengah  |  6 Apr 2020

Komentar Terbanyak

  1. 5
    Komentar

    FAMILY QUALITY TIME.

    Muhammad Rizal Suryadin  di  Batukliang, Lombok Tengah  |  6 Apr 2020
  2. 4
    Komentar
  3. 4
    Komentar

    Penyerahan Masker Dan Hand Sanitizer Di Daerah Bogor Dan Puskesmas Tanah Sareal

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Tanah Sareal, Bogor Kota  |  1 Apr 2020
  4. 4
    Komentar

    BERBAGI ITU INDAH SELALU ADA HIKMAH DI BALIK MUSIBAH

    Moezza  di  Sukawangi, Bekasi Kabupaten  |  31 Mar 2020