Di bekasi, tersandung hukum belasan ASN diberhentikan

55616 medium post 61664 e30ddcab 91df 4e99 a9c9 39dfc572393f 2019 03 26t09 28 37.400 07 00
Di Bekasi belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) diberhentikan secara tidak terhormat. Pemberhentian sudah dimulai 1 Maret lantaran tersandung permasalahan hukum.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto mengatakan, keputusan pemberhentian itu bukan hanya dilakukan Kota Bekasi. Namun berlaku di daerah lain.
“Jadi secara bersama-sama seluruh daerah memberhentikan mereka yang sempat terjerat korupsi,” ungkanya
Menurut dia, penindakan secara progresif ini dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) KemenPANRB, Kemendagri, dan BKN dengan Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan digulirkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan daerah.
Selain itu dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf b, ditegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum. Belasan ASN tersebut antara lain, Kepala Bagian Tata Usaha Heri Suparjan; Camat Bantargebang, Nurtani; Staff Ahli di bagian Setda Kota Bekasi, Roro Yoewati; Sekretaris Lurah Jatirasa, Timur Malaka; Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Heri Ismiraldi; Staff pada bagian Setda Kota Bekasi, Masna BA; Staff Setda Kota Bekasi, Rusdi; Anggota Satpol PP, Mita Susilawati, Anggota Satpol PP, Toni Hermanto; Tenaga Pengajar Sekolah Dasar, Herman; Staff di bagian Setda Kota Bekasi, Agus Sofyan, staff Disnaker Iin dan pegawai pelaksana di Keluarah Jati Rasa, Linan.
“Total ada sekitar 13 orang pegawai,” kata dia.
Karto mengatakan, untuk ASN yang diberhentikan tapi memiliki jabatan, maka jabatan tersebut akan di alihkan ke pelaksana tugas. Sehingga, roda organisasi dinas tersebut tidak terganggu atas keputusan tersebut.
“Kota Bekasi termasuk daerah terakhir yang memberlakukan pemberhentian kepada seluruh pegawai yang sempat terjerat kasus korupsi. Sebab, kami masih menunggu adanya permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Tapi setelah tidak ada jawaban, baru kami berlakukan,” tandas dia.
sumber:
media indonesia
Sudah dilihat 28 kali

Komentar