Dana Desa oh Dana desa

69608 medium img 1345
Salah satu program yang dikerjakan oleh HAPSARI (Himpunan Serikat perempuan Indonesia) saat ini adalah Pemantauan Bersama (partisipatif) oleh Warga (perempuan) dengan judul Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Anggaran dan Program untuk Peningkatan Akses Sumberdaya dan Anggaran Bagi Perempuan. Kami menyebutnya sebagai ASG (Audit Sosial Gender).

Adapun tujuan dilakukan pemantauan ini adalah :
1. Memperkuat kapasitas warga khususnya perempuan dalam hal partisipasi, kerjasama, serta kemampuan teknis membantu dan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Membantu pemerintah melakukan evaluasi terhadap kualitas partisipasi warga khususnya perempuan, dalam proses-proses perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan desa;
3. Membantu pemerintah maupun masyarakat menilai dan memperlihatkan dampak sosial yang belum atau tidak kelihatan dari jalannya sebuah program atau kebijakan, dengan melihat seberapa jauh perubahan yang dihasilkan terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya di desa yang suaranya (kepentingannya) sering tidak terdengar.

ASG ini mengambil lokasi 14 desa di Kab. Deli Serdang dan Kab. Serdang Bedagai, dengan rincian 6 desa di Kab. Deli Serdang dan 9 Desa di Kab. Serdang Bedagai. Responden pemantauan ini adalah Aparat Desa, PAUD, Posyandu, PKK dan 25 orang Komunitas Masyarakat Perempuan

Pemantauan ini dIlakukan sejak bulan Maret sampai Juni 2019. Dilaksanakan oleh sebuat Tim yang dibentuk oleh HAPSARI, masing-masing tim berbagi peran sesuai dengan kemampuannya kemudian turun kelapangan untuk melakukan Pemantauan.
Banyak pembelajaran yang kami dapat selama melakukan pemantauan program dan anggaran di desa, salah satunya sulit sekali menggali informasi tentang anggaran desa, karena sepertinya anggaran desa adalah hal yang “tabu” untuk dibicarakan. Karena menurut pihak desa yang berhak untuk mengetahui penggunaan anggaran adalah KPK, Inspektorat dan Kejaksaan. Sedangkan jika masyarakat ingin tau penggunaan dananya silahkan melihat plank yang sudah dibuat pemerintah desa. Tidak bisa lebih dari itu apa lagi sampai mengawasi penggunaan dana desa seperti yang disebutkan dalam undang-undang.
Sudah dilihat 16 kali

Komentar