Bus Demak dan Jepara Masih di Terminal Terboyo

Kondisi terminal terboyo adit5 rsz
SEMARANG – Pemindahan terminal dari Terboyo ke Terminal Mangkang dan Penggaron hingga saat ini masih tahap simulasi. Masing-masing jurusan telah dipindahkan ke dua terminal, yakni bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dipindah ke Terminal Penggaron. Sedangkan untuk bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dimasukkan ke Terminal Mangkang.

Dari sejumlah jurusan tersebut, ada dua jurusan bus AKDP yang belum dipindahkan, yakni Demak-Semarang dan Jepara-Semarang. Untuk sementara, kedua jurusan ini masih tetap di Terminal Terboyo.

“Kewenangan pengelolaan bus AKDP dikelola provinsi, dan AKAP dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Surat keputusan pemindahan sudah dikeluarkan sejak 1 Desember 2017 lalu. Saat ini, sudah pindah, kecuali (bus) Demak dan Jepara,” kata Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Semarang, Suyatmin, Jumat (5/1).

Tetapi ada pembagiannya untuk bus AKDP eksekutif dimasukkan di Terminal Mangkang, sedangkan untuk bus AKDP ekonomi seperti bus jurusan dari Solo masuk di Terminal Penggaron.

“Sebetulnya hingga saat ini masih tahap simulasi. Dari simulasi tersebut selanjutnya akan dilakukan analisis dan evaluasi. Misalnya, simpul-simpul kemacetan lalu-lintas di ruas mana,” terangnya.

Kendala saat ini, terkait bus adanya penambahan jalur. Maka, otomatis trip masing-masing bus juga semakin panjang. “Misalnya, bus dari jurusan Surabaya yang tadinya masuk Terminal Terboyo, saat ini dimasukkan ke Terminal Mangkang. Sehingga tripnya bertambah panjang. Ini akan dievaluasi dengan mengutamakan keselamatan penumpang,” katanya.

AKDP jurusan Demak-Semarang dan Jepara-Semarang memang belum disimulasikan, sehingga sementara ini masih berada di Terminal Terboyo. “Ke depan harus dipindah ke Penggaron. Mengenai jalur, semua bus AKDP-AKAP masuk di jalan tol. Sehingga tidak mengganggu lalu-lintas di Kota Semarang,” ujarnya.

Mengenai fasilitas, akan dilakukan penambahan. Misalnya, di Terminal Penggaron 2018 akan ada penambahan fasilitas. “Itu sudah dianggarkan provinsi. Untuk Terminal Mangkang, ada rehab-rehab ditangani pemerintah pusat,” kata dia.

Sementara itu, Dishub Kota Semarang hanya memiliki kewenangan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan provinsi maupun pemerintah pusat. Selain itu, memberikan pengumuman untuk pemindahan terminal, termasuk mengawal penataan pemindahan PKL.

“Pedagang setelah dipindah harus bagaimana, ini juga harus kami pikirkan. Pemkot Semarang menjadi fasilitator untuk membantu mencarikan solusi bagi para pedagang terminal. Sehingga para pedagang bisa terakomodasi baik di Terminal Mangkang maupun Penggaron,” katanya.

Tetapi mengenai pemindahan PKL Terminal Terboyo ke Terminal Mangkang ini masih terganjal aturan. Pemkot Semarang tidak bisa memberikan fasilitas untuk PKL dengan menggunakan anggaran APBD.

“Kalau Pemkot Semarang mengucurkan anggaran APBD untuk pembangunan fasilitas teman-teman PKL di Terminal Mangkang, maka akan menyalahi aturan, karena Terminal Mangkang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini yang menjadikan kami masih berpikir untuk solusi lain,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya akan berupaya keras untuk berpikir bagaimana caranya agar pedagang terfasilitasi dengan baik, tetapi juga tidak menyalahi aturan. “Sehingga saat ini kami mengambil langkah untuk mencarikan bantuan dari pihak swasta atau Corporate Social Responsibility (CSR),” katanya.

Sedangkan pemerintah pusat sendiri, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, sementara belum ada alokasi anggaran pembangunan untuk penyediaan fasilitas PKL tersebut. “Sehingga kami ditugasi oleh Pak Wali untuk menata dengan cara mencari CSR agar tidak menyalahi aturan,” katanya.

Saat ini, kurang lebih tersedia sebanyak 100 kios besar di Terminal Mangkang, belum dilakukan penyekatan. “Untuk kios besar sudah bisa menampung para PKL. Tinggal kios-kios kecil yang belum nanti diupayakan bertahap. Tidak bisa kami tangani berbarengan, karena memang kondisinya seperti itu. Maka perlu kami pecahkan alon-alon (pelan-pelan),” ujar Suyatmin.

Sedikitnya, ada 148 pedagang di Terminal Terboyo nasibnya terkatung-katung. Mereka harus menelan pil pahit karena warungnya di Terminal Terboyo yang digunakan untuk mengais rezeki terpaksa tutup. Sebab, sudah tidak ada lagi penumpang yang masuk di Terminal Terboyo.

Ketua PPJ Terminal Terboyo, Mustofa, mengaku kebingungan atas kondisi tersebut. Sedangkan relokasi pedagang tidak mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. “Kalau biaya penyekatan warung dibebankan kepada pedagang, kami tidak sanggup,” katanya.

Dia meminta Pemkot Semarang tidak lepas tangan dalam menangani PKL yang terdampak akibat pemindahan terminal tersebut. “Kami tidak menolak program Pemkot Semarang. Tetapi program ini seharusnya dijalankan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang berkaitan dengan Terminal Terboyo. Seharusnya, Pemkot Semarang menyediakan kios dulu, kemudian pedagang menempati relokasi, monggo kalau seperti itu kami tidak ada masalah,” terangnya. (amu/aro)
radarsemarang.com

Komentar