Aturan Ganjil Genap di Margonda Masih Dikaji Secara Akademis

53797 medium 15032019
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, informasi terkait pemberlakuan aturan ganjil-genap di Jalan Margonda pada 17 April 2019 adalah tidak benar. Dia juga menegaskan, kebijakan tersebut masih dikaji secara akademis sehingga belum diterapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Dalam membuat sebuah kebijakan itu perlu ada proses, melibatkan lintas pemangku kepentingan. Terlebih, Jalan Margonda Raya kewenangannya terbagi-bagi. Ada yg menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kota,” ujar Dadang kepada depok.go.id, Jumat (15/03/2019)

Dikatakannya, hingga kini BPTJ dan Dishub Kota Depok belum berkoordinasi secara resmi. Bahkan, sebelum koordinasi pihaknya harus mengelar Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak terkait.

“Kita belum ada penetapan kapan waktu penerapan ganjil genap di Margonda. Karena memang belum ada penetapan kapan pelaksanaannya. Banyak tahapan yang harus dilewati dalam perumusan kebijakan publik,” katanya.

Untuk itu, kata Dadang, Dishub berharap masyarakat tidak mudah terpancing. Menurutnya, setiap usulan dari masyarakat akan ditampung Dishub, sebagai bahan masukan untuk perbaikan lalu lintas Kota Depok.

“Proses kebijakan ini masih panjang dan Dishub Depok berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, berupa pengaturan maupun rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan,” ucapnya.

sumber: pemkotDepok
foto: diskominfoDepok
Sudah dilihat 17 kali

Komentar