ASN dan Kades Terancam Hukuman Penjara Jika Terlibat Kampanye Pemilu 2019

39831 medium 181119193846 asn d
HUKUMAN satu tahun penjara dan denda sebesar Rp 15 juta mengancam aparatur sipil negara (ASN) bila terbukti ikut kampanye bersama calon legislatif (caleg) atau calon presiden (capres).

Demikian pula para kepala desa.
Hal ini terungkap saat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Subang menggelar sosialisasi Peraturan Bawaslu, Pengawasan, Tahapan Pileg dan Pilpres di Hotel Lotus Subang, Senin (19/11/2018). “Pokoknya ASN itu harus menjaga netralitas, sehingga kalau Bawaslu menyampaikan larangan-larangan dan dilanggar dengan bukti valid, ancamannya satu tahun penjara dan denda Rp15 juta," kata Sekjen KIPP, Kaka Suminta.

Hanya yang mungkin saja terjadi kesulitan dalam pengawasan Kepala Daerah yang secara pribadinya diperbolehkan, namun seringkali ada yang melekat pasilitas negara. Seperti halnya handphone dipegang ajudan. “ Kalau ajudannya ASN bukan? Di sinilah semua tahapan dalam pengawasannya dikembalikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, “ungkapnya.

Sosialisasi yang berlangsung sehari penuh ini diikuti oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, wanita, mahasiswa termasuk partai politik dan Saka Adhyasta Pemilu. Selain nara sumber dari KIPP juga Bawaslu Jawa Barat dan seluruh Komisioner Bawaslu Subang pun turut memberikan materinya.

Menurut Ketua Bawaslu Subang, Parahutan Harahap, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan pengetahuan karena tahapan sudah berlangsung, tetapi masih ada yang belum dilaksanakan sehingga di lapangan muncul pertanyaan dari partai politik seperti alat peraga pemilu (APK). "Untuk itu kita meminta bantuan kepada masyarakat ikut mengawasi.

Jangan takut melapor jika menemukan adanya pelanggaran," ujarnya.
Diharapkan dengan kegiatan ini pengawasan partisipatif dapat teredukasi untuk mengawal tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2019. Kalau sekarang porsi lebih kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Terkandung makna masyarakat tidak hanya menggunakan hak suaranya saja, melainkan turut serta mengikuti tahapan-tahapan dalam pemilu.

Di hadapan perwakilan partai politik pun, Parahutan Harahap agar terus mempelajari rambu-rambu mana yang diperbolehkan dan tidak. Termasuk bagi pegawai negeri karena dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tersebut sudah dijelaskan tentang larangan-larangan yang tak boleh dilakukan oleh ASN. Bahkan selain ASN, kepala desa juga tak boleh ikut serta dalam kampanye Pemilu caleg dan capres.
"Ketika ada ASN atau kepala desa yang terlibat dalam kegiatan kampanye apalagi menjadi tim sukses, akan dijerat pidana," tegasnya.

Galamedia: Dally Kardilan
Sudah dilihat 17 kali

Komentar