Apakah Anggota BPD Boleh Mengerjakan Proyek di Desa, Ini Jawabannya

1 February 2018, 20:09 WIB
8 0 208
Gambar untuk Apakah Anggota BPD Boleh Mengerjakan Proyek di Desa, Ini Jawabannya
Berdesa.com – Turunnya dana desa tahun 2018 mulai Januari segera memicu banyak perdebatan mengenai proses operasional menjalankan dana. Salahsatu pertanyaannya adalah apakah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) boleh menjadi pelaksana proyek di desa?

Jawaban pertanyaannya ini sudah dijelaskan pada Pasal 64 UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Inilah daftar larangan bagi anggota BPD dengan merujuk UU Desa.Anggota BPD dilarang:

Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
Menyalahgunakan wewenang;
Melanggar sumpah/janji jabatan;
Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
Sebagai pelaksana proyek Desa;
Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
Jadi sudah jelas anggota BPD dilarang menjadi pelaksana proyek desa. Lalu bagaimana jika ada anggota BPD yang melanggar? Karena hal itu berarti telah melanggar aturan UU maka harus melihat pengaturannya pada level desa melalui Peraturan Desa (Perdes) yang telah disusun. Sanksi yang bisa dijatuhkan harus selaras dengan aturan ini.

Fenomena adanya anggota BPD yang menjadi pelaksana proyek desa mengemuka karena ada beberapa desa yang anggota BPD nya ‘kecemplung’ dalam pelaksanaan proyek desa. Ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. Pertama, karena ketidaktahuan aturan yang menjelaskannya. Kedua, karena sebagian desa di Indonesia masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang memadai sehingga terpaksa beberapa pekerjaan dirangkap orang yang sama meski bahkan aturan UU sudah menjelaskannya.

Dalam kontek ini salahsatu fungsi BPD adalah melakukan pengawasan terhadap bagaimana desa menjalankan fungsinya mensejahterakan warganya sehingga bakal terjadi konflik kepentingan dengan pekerjaan pelaksana proyek karena pelaksanaan proyek adalah salahstau prose syang harus mereka awasi. Jadi, jawabannya adalah, tidak! (adji/berdesa)

  Komentar untuk Apakah Anggota BPD Boleh Mengerjakan Proyek di Desa, Ini Jawabannya

Masuk ke akun AtmaGo kamu untuk ikut memberi komentar!

Masuk  atau  Daftar
Jadilah yang pertama memberi komentar!

Related Posts

Terbaru


Terpopuler

  1. Bupati Ancam Pecat Kadus dan Kaling Minim Pengawasan Kebersihan

    Muhammad Rizal Suryadin  di  Batukliang, Lombok Tengah  |  6 Jan 2020
  2. Dugaan Pencemaran Nama Baik, Hendly Tempuh Jalur Hukum

    Sandy Makal  di  Palu Kota  |  15 Jan 2020
  3. Rahmat Effendi Terjun Langsung Bersihkan Lumpur Sisa Banjir

    Indra Gunawan  di  Jatiasih, Bekasi Kota  |  12 Jan 2020
  4. BANYUWANGI SIAGA BENCANA

    Mbak Ning  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  10 Jan 2020

Komentar Terbanyak

  1. 9
    Komentar

    PENGENDANG BANYUWANGI (FATWA AMIRULLAH)

    fatwa amirullah kendang  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  17 Jan 2020
  2. 7
    Komentar

    MAKSIMALKAN ATMAGO SEBAGAI UPAYA KESIAPSIAGAAN BENCANA

    Agus Basuki RAPI  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  16 Jan 2020
  3. 5
    Komentar

    SAMPAH BAGAIKAN KELUARGA

    Konco Longok  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  16 Jan 2020
  4. 5
    Komentar

    BPBD BANYUWANGI SIAGA BENCANA(diklat pmi)

    Hendika Londho  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  17 Jan 2020