Aksi Kamisan Semarang

Header illustration
18 Jan
_#AksiKamisanSemarang_ # _AkuKamisan_ *"Pejuang Lingkungan Tidak Dapat di Kriminalisasi, Tegakan Pasal 66 UUPPLH"* Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa : "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata." Selama ini keberadaan pasal ini tidak diperhatikan Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim. Faktanya banyak kasus kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan dengan tuduhan pengerusakan, pemalsuan, dan sampai aksi demonstrasi yang menjadi perbuatan melawan hukum. Diantaranya; pertama, kasus pejuang lingkungan hidup Joko Prianto asal Rembang yang mendapatkan tuduhan membuat surat palsu dan di kriminalkan;Kedua, kasus kriminalisasi terhadap enam anak dibawah umur di Desa Wisnu, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Mereka di tuduhkan dengan pasal 170 KUHP tentang pengrusakan; Ketiga, kasus penolakan Tambang Emas Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur yang memakan “korban”. Budi Pego, pejuang lingkungan hidup dituduh menyebarkan ajaran komunisme. Padahal, dalam proses di Pengadilan tidak ada pihak yang bisa mendatangkan bukti kongkrit sebagaimana yang dituduhkan; ke-empat kasus kriminalisasi 3 petani (Kyai Aziz ,Mbah Rusmin dan Mujiono) Surokonto Wetan atas tuduhan pembalakan liar oleh PT Perhutani, Ke lima kasus kriminalisasi petani Sragen atas tuduhan mengerjakan atau menduduki lahan perkebunan tanpa hak/secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (a) UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan oleh PTPN IX, dan ke-enam ancaman Kriminalisasi bagi aktivis-aktivis yang melakukan penolakan terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Gunung Slamet dan Pembangunan Bandara baru di Kulonprogo, Jogjakarta. Rangkaian kasus diatas menjadi potret buruk bagi penegakan hukum di negara kita. *NEGARA TELAH TIDAK MENGAKUI KETENTUAN PASAL 66 UU PPLH YANG SEHARUSNYA MELINDUNGI SIAPA SAJA YANG MEMPERJUANGKAN LINGKUNGAN HIDUP DARI BERBAGAI ANCAMAN.* Untuk menyuarakan ketegasan atas penegakan Pasal 66 UU PPLH yang telah banyak dilanggar tersebut, mari hadir di Aksi Kamisan Semarang pada: Hari/tgl : Kamis, 18 Januari 2018 Waktu: 16.00-17.00 Wib Tempat : Depan Kantor Gubernur Jawa Tengah *Kita serukan sirine tanda bahaya pada negara atas ingkarnya terhadap negara hukum.* #StopKriminalisasiPejuangLingkungan #StopKriminalisasiPetani #StopKriminalisasiAnak #TegakanPasal66UUPPLH Sumber berita : Arif Adiputro - 085877851635
18 Jan 03:00 PM to 18 Jan 06:00 PM

Detail Acara

#AksiKamisanSemarang_ # _AkuKamisan_

*"Pejuang Lingkungan Tidak Dapat di Kriminalisasi, Tegakan Pasal 66 UUPPLH"*

Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :
"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata." Selama ini keberadaan pasal ini tidak diperhatikan Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim. Faktanya banyak kasus kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan dengan tuduhan pengerusakan, pemalsuan, dan sampai aksi demonstrasi yang menjadi perbuatan melawan hukum.

Diantaranya; pertama, kasus pejuang lingkungan hidup Joko Prianto asal Rembang yang mendapatkan tuduhan membuat surat palsu dan di kriminalkan;Kedua, kasus kriminalisasi terhadap enam anak dibawah umur di Desa Wisnu, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Mereka di tuduhkan dengan pasal 170 KUHP tentang pengrusakan; Ketiga, kasus penolakan Tambang Emas Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur yang memakan “korban”. Budi Pego, pejuang lingkungan hidup dituduh menyebarkan ajaran komunisme. Padahal, dalam proses di Pengadilan tidak ada pihak yang bisa mendatangkan bukti kongkrit sebagaimana yang dituduhkan; ke-empat kasus kriminalisasi 3 petani (Kyai Aziz ,Mbah Rusmin dan Mujiono) Surokonto Wetan atas tuduhan pembalakan liar oleh PT Perhutani, Ke lima kasus kriminalisasi petani Sragen atas tuduhan mengerjakan atau menduduki lahan perkebunan tanpa hak/secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (a) UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan oleh PTPN IX, dan ke-enam ancaman Kriminalisasi bagi aktivis-aktivis yang melakukan penolakan terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Gunung Slamet dan Pembangunan Bandara baru di Kulonprogo, Jogjakarta.

Rangkaian kasus diatas menjadi potret buruk bagi penegakan hukum di negara kita. *NEGARA TELAH TIDAK MENGAKUI KETENTUAN PASAL 66 UU PPLH YANG SEHARUSNYA MELINDUNGI SIAPA SAJA YANG MEMPERJUANGKAN LINGKUNGAN HIDUP DARI BERBAGAI ANCAMAN.*
Untuk menyuarakan ketegasan atas penegakan Pasal 66 UU PPLH yang telah banyak dilanggar tersebut, mari hadir di Aksi Kamisan Semarang pada:

Hari/tgl : Kamis, 18 Januari 2018
Waktu: 16.00-17.00 Wib
Tempat : Depan Kantor Gubernur Jawa Tengah

*Kita serukan sirine tanda bahaya pada negara atas ingkarnya terhadap negara hukum.*
#StopKriminalisasiPejuangLingkungan #StopKriminalisasiPetani #StopKriminalisasiAnak #TegakanPasal66UUPPLH

Sumber berita :
Arif Adiputro - 085877851635

Komentar