ADA BISNIS APA DIBALIK PERTARUNGAN PRABOWO DAN JOKOWI ?

56088 medium img 0569
Pemilihan Umum Presiden tinggal menghitung hari akan kembali di gelar di Republik ini. Dua kubu yang sempat bertarung di Pemilihan Umum 2014, akan kembali bertarung di bulan April yang akan datang. Pemilu tahun 2014 silam, Jokowi memberikan janji kepada masyarakat luas akan menuntaskan kasus-kasus Pelanggaran HAM dan Penculikan Aktivis, tapi hingga pemilihan Presiden berikutnya akan kembali di gelar, janji tersebut hanya sekadar bualan demagogi semata. Sedangkan Prabowo sebagai calon Presiden yang mempunyai Track record buruk terkait pelanggaran HAM, seakan tidak mempunyai malu untuk bertarung dalam pemilihan Presiden.

Selain kedua kubu di nilai cacat dalam hal penuntasan kasus pelanggaran HAM, hal yang tidak kalah pentingnya untuk dijadikan bahan diskursus ialah terkait kepentingan bisnis oleh Pemodal-pemodal Tambang dan Taipan-taipan perkebunan Sawit dibalik pertarungan antara Jokowi dengan Prabowo. Para Pemodal dan Taipan yang berada di kubu Jokowi ataupun Prabowo tersebut dianggap sangat berkontribusi atas tingginya angka konflik agraria di Indonesia dari tahun ke tahun. Konflik agraria yang diakibatkan oleh ekspansi konsesi Pertambangan maupun Perkebunan.

Menurut data KPA (Konsorium Pembaruan Agraria) Berdasar data dalam Catatan Akhir Tahun KPA, selama 2018 sedikitnya ada 410 konflik agraria yang mencakup wilayah seluas 807.177,613 hektar. Ratusan konflik itu melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi. Konflik agraria di sektor perkebunan di 2018 ada 144 kasus (35 persen) atau yang tertinggi. Dari 144 konflik agraria itu, 83 kasus atau 60 persen terjadi di perkebunan kelapa sawit. Disini dapat dilihat bahwa kepentingan bisnis Pertambangan maupun Perkebunan sawit sangat berkonsekuensi buruk terhadap kehidupan rakyat di akar rumput. Pertanyaannya siapa yang mempunyai Bisnis tersebut ? dan apa kepentingan pebisnis tersebut untuk mengintervensi Pemilu 2019 ?

Menurut data yang di publikasi oleh Jaringan Advokasi Tambang:
1) Luhut Binsar Panjaitan (TKN Jokowi – Ma’ruf) merupakan pendiri dan pemegang saham dari PT Toba Bara Sejahtera Grup yang bergerak di sektor pertambangan dan energi, migas, perindustrian, properti, pembangkit tenaga listrik, serta kehutanan dan kelapa sawit. Tiga anak perusahaan Toba Bara meninggalkan 36 lubang tambang, masing-masing PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) (15), PT Trisensa Mineral Utama (14),dan PT Kutai Energi. 2) Fachrur Razi Jendral TNI AD Purnawirawan (TKN Jokowi – Ma’ruf) yang sekarang berperan sebagai Ketua Tim Bravo 5. Fachrul menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Central Proteina Prima (PT CP Prima) dan Komisaris Utama di PT Antam Tbk sejak 2015. Fachrur memiliki saham di PT Antam yang, banyak beroperasi di pulau-pulau kecil, mulai dari Pulau Gebe, Pulau Gee, dan Pulau Wawoni. 3) Surya Paloh (Dewan Penasehat TKN Jokowi – Ma’ruf) ada dibalik PT. Emas Mineral Murni (EMM) melalui PT. Media Mining Resources yang didalamnya terdapat PT. Surya Jaya Capital. PT EMM sendiri merupakan pertambangan emas di Nagan Raya dan Aceh Tengah, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang ditolak masyarakat, sebagian lokasi berada di Kawasan Ekosistem Leuser. 4) Wahyu Sakti Trenggono (Bendahara TKN Jokowi – Ma’ruf) WST, bersama Garibaldi Thohir menjabat sebagai Komisaris di PT Merdeka Cooper G o l d . Anak perusahaan PT Merdeka Cooper Gold, PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo, sedang menambang emas di gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi. 5) Oesman Sapta Odang, (Dewan Penasihat TKN Jokowi – Ma’ruf), Di sektor pertambangan, Oso Group memiliki PT Karimun Granite di Pulau Karimun, Riau. Tambang granite ini merupakan tambang granite terbesar di Asia Tenggara yang banyak melayani pasar ekspor 6) Andi Syamsudin Arsyad (Wakil Bendahara di struktur TKN Jokowi-Ma’ruf) adalah pengusaha sawit dan batu bara di Kalimantan Selatan. ASA merupakan keponakan dari Gubernur Kalimantan Selatan saat ini, yaitu Sahbirin Noor. Namanya sempat muncul sebagai Kesuksesan usaha berbasis lahan skala luas miliknya tidak lepas dari kedekatannya dengan Kepolisian, terutama dengan mantan Kapolri Bambang HD yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan pada 2005. 7) Harry Tanoesoedibjo (Dewan Penasihat TKN Jokowi-Ma’ruf) HT merupakan CEO MNC Group yang membawahi MNC Energy and Natural Resources, serta Ketua Umum Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Ada 9 perusahaan yang tergabung dalam MNC Energy and Natural Resources; PT Nuansacipta Cipta Investment (PT NCI), PT Bhakti Coal Resources (PT BCR), PT Bhumi S Perdana Coal, PT Primaraya Energy, PT Titan Prawira Sriwijaya, PT Mua Coal, PT Indonesia Batu Prima Energy, PT Arthaco Prima Energy, PT Energy Inti Bara Pratama. 8) Jusuf Kalla (Dewan Pengarah TKN Jokowi - Ma’ruf), memiliki bisnis pertambangan dan energi di bawah naungan Kalla Group; Kalla Arebama (emas dan batu bara), PT Kalla Electrical System (tenaga listrik - kerjasama dengan PLN), PT Malea Energy (konstruksi bidang hydroenergy - di Desa Randan Batu, Tana Toraja, Sulawesi Selatan), PT Bumi Sarana Migas (hydropower - di Danau Poso, Sulawesi Tengah), PT Kerinci Merangin Hidro di Pegunungan Bukit Barisan, dan PT Poso Energy - menaungi PT Kerinci Merangin Hidro di Sulawesi Tengah. 9) Jusuf Hamka (Bendahara TKN Jokowi-Ma’ruf) Jusuf Hamka pernah menjabat posisi penting di sejumlah perusahaan besar, antara lain Sinar Mas, Artha Graha Investama, Indomobil Sukses Internasional, dan Mandara Permai. Namanya terpampang sebagai Dewan Komisaris di beberapa perusahaan besar, yakni PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indocement Tunggal Prakarsa, PT Citra Marga Nusaphala Persada (perusahaan pembangunan jalan tol rintisan Siti Hardijanti Rukmana), PT Mitra Rajasa (induk perusahaan Mitra International Resources dan Mitra Kaltim Resources). 10) Aburizal Bakrie (ARB) Dewan Pembina Partai Golkar Jejak buruk ARB dalam sektor pertambangan dan energi sangat nyata. Posisi dan relasi politiknya yang kuat dan berjejaring dengan sejumlah elit penting Indonesia, membuat ARB begitu nyaman, tak tersentuh hukum di saat perusahaan-perusahaan tambang miliknya menghancurkan ruang hidup rakyat. Semuanya melibatkan PT Kaltim Prima Coal, anak perusahaan Bumi Resources. 11) Prabowo Subianto (Capres 02) Prabowo Subianto tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources yang, menaungi 17 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, seperti kehutanan, kertas dan bubur kertas, kelapa sawit, tambang batu bara, dan perusahaan jasa. Nusantara Energy Resources diduga terlibat dalam kejahatan pajak, tercantum diantara 13,4 juta dokumen hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) yang diberi judul Paradise Paper. Isinya merinci orang kaya di seluruh dunia yang melarikan diri dari pajak dengan menimbun uang di negara bebas pajak. Prabowo tercatat sebagai direktur dan wakil ketua perusahaan ini yang terdaftar di Bermuda, negara suaka pajak di dunia. Disebutkan bahwa perusahaan ini terdaftar di Bermuda pada 2001 dan ditutup pada 2004. Perusahaan ini dinilai sebagai “debitur yang buruk”. 12) Sandiaga Salahuddin Uno (Cawapres 02) adalah pebisnis tambang dan batu bara. Jejaknya tercatat pada sejumlah perusahaan tambang, mulai dari Saratoga Group yang terhubung dengan Interra Resources Limited yang berbisnis minyak bumi dan gas alam. Selain itu juga terhubung dengan Merdeka Copper Gold yang terkait dengan tambang emas PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo di Gunung Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. 13) Ferry Mursyidan Baldan (BPN Prabowo-Sandi) Ferry adalah mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada periode pertama kabinet Jokowi - JK. Kini, menyebrang ke kubu Prabowo-Sandi. Jejak keluarga Ferry terutama istrinya terhubung dengan bisnis pengerukan batu bara di Kabupaten Berau dan Moncer saat Ferry masih menjabat sebagai menteri aktif. Isterinya , Hanifah Husain Mursyidan Baldan menjadi ‘operator’ pada bisnis keluarga ini melalui tiga izin usaha pertambangan batu bara di Kabupaten Berau, yaitu PT Syahid Berau Bestari, PT Rantau Panjang Utama Bhakti, dan PT Syahid Indah Utama. 14) Maher Al-Gadrie Maher (BPN Prabowo – Sandi) merupakan taipan yang moncer pada era Orde Baru. Bersama Fahmi Idris, Abdul Latief, Pontjo Sutowo, dan Jan Darmadi membangun perusahaan PT Kodel Group yang bergerak di bidang minyak & gas, perbankan, dan properti. Pada Agustus 2018, Maher Al-Gadrie sempat menjadi tuan rumah pertemuan elit partai politik PKS, PAN, dan Gerindra yang memutuskan pasangan calon Prabowo-Sandi. 15) Hashim Djojohadikusumo (Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi) Hashim Djojohadikusumo adalah adik kandung dari Prabowo Subianto, Calon Presiden pada Pemilu 2019. Dalam dunia bisnis pertambangan, Hashim Djojohadikusumo memiliki beberapa perusahaan tambang yang erat kaitannya dengan perusahaan pertambangan milik Sandiaga Uno. 16) Zulkifli Hasan (Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi) Pada masa pemerintahan Presiden SBY, Zulkifli menduduki jabatan sebagai Menteri Kehutanan. Pada saat itu, Zulkifli mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 19 November 2013 atas pengajuan penurunan status kawasan hutan dari hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Usulan pelepasan status kawasan seluas 9.743, 28 ha itu dikabulkan Zulkifli sebanyak 1.942 ha di wilayah BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Penyetujuan pelepasan kawasan hutan itu menjadi salah satu cikal bakal aktivitas tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) yang, komposisi kepemilikan sahamnya terhubung dengan Sandiaga Uno melalui Merdeka Copper Gold dan Saratoga Group.

Pemilu adalah kesempatan yang dimanfaatkan oleh oligark tambang, energi dan perkebunan sawit untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dalam mengendalikan kebijakan dan anggaran publik demi memperbesar keuntungan bagi kelompoknya. Oligark tambang, energi dan perkebunan sawit berada di kedua kubu calon presiden dan wakil presiden, mereka adalah bagian langsung dari kandidat atau yang menjadi penyandang dana. Ijon Politik merupakan cara yang mereka gunakan dengan cara para oligark mensponsori kebutuhan kampanye para kandidat. Sebagai timbal baliknya, mereka akan diberikan keamanan investasi dan izin untuk mengeksploitasi kekayaan alam, ruang hidup rakyat. Pemilu telah lama dikooptasi untuk kepentingan oligark tanpa memperhitungkan keselamatan rakyat dan keberlangsungan layanan dan fungsi alam. Pemilu begitu penting bagi oligarki tambang, energi, perkebunan sawit dan menjadikan ruang hidup kita sebagai taruhannya.

Sumber : SelebaranAksiKamisanPalu
Sudah dilihat 219 kali

Komentar