Massa yang tergabung dalam Gema Aksi melakukan aksi di depan Kantor Kejari Cikarang, baru-baru ini. Dalam aksi...

16457 medium kejari cikarang dituding cuekin temuan bpk terkait kerugian negara
Massa yang tergabung dalam Gema Aksi melakukan aksi di depan Kantor Kejari Cikarang, baru-baru ini. Dalam aksi tersebut, mereka menaruh kaleng kosong sebagai simbol bahwa Kejari Cikarang tak mampu menyelesaikan permasalahan korupsi di lingkungan Pemkab Bekasi.

Menurut juru bicara Gema Aksi, Rahmat Hidayat, seharusnya Kejari Cikarang sebagai penegak hukum melakukan proteksi pada oknum pejabat yang terindikasi melakukan perbuatan merugikan negara. Baik pada setiap kegiatan maupun program perencanaan.

Ia menilai, adanya rekomendasi BPK terhadap Dinas PUPR untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dari tiga kegiatan yang sudah dilaksanakan, tapi belum dilaksanakan, seharusnya Kejari wajib untuk turun.

“Seharusnya, dari waktu 60 hari yang tercantum dalam rekomendasi BPK sudah cukup untuk pengembalian kelebihan pembayaran sejumlah proyek di Dinas PUPR. Tapi kenapa sudah hampir 120 hari lebih belum juga dikembalikan? Kejari jangan menunggu ada laporan baru bergerak!,” beber mantan ketua BEM Universitas Pelita Bangsa ini kepada Radar Bekasi (Grup Pojokjabar.com), Jumat (8/9/2017).

Sekadar diketahui, rekomendasi dari BPK kepda Dinas PUPR Kabupaten Bekasi harus mengembalikan kelebihan pembayaran sekitar Rp1.043 miliar dari sejumlah kegiatan. Dan informasinya, yang dikembalikan baru Rp400 jutaan.
Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Kasi Pidsus Kejari Cikarang, Rudi Panjaitan mengakui adanya temuan BPK terkait potensi kerugian negara di Dinas PUPR.

Sementara itu, Sekretaris PUPR, Henri Lincoil mengatakan, kalau pihaknya sedang berkomunikasi dengan mantan pejabat di Dinas PUPR yang saat itu sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan tersebut.

”Memang saat itu pelaksanaan proyek ada di Dinas Binamarga, tapi saat ini dinas tersebut sudah tidak ada lagi, karena adanya kebijakan PP 17 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga rekomendasinya pada Dinas PUPR yang menjadi tekhnis pembangunan,” ucap Henri saat dihubungi Radar Bekasi, kemarin.

Diakui Henri, jika kelebihan pembayaran itu sampai tidak dikembalikan, maka bisa menjadi temuan yang berdampak pada kerugian negara.

”Kami akan terus berkomunikasi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut,” janjinya.

Foto:Ariesant/Radar Bekasi
Sudah dilihat 36 kali

Komentar