_NORMALISASI BANJIR KANAL TIMUR : PULUHAN NELAYAN TERANCAM HILANG MATA PENCAHARIAN_

21845 medium data
*PRESS RELEASE*

*LBH SEMARANG, PATTIRO SEMARANG, WARGA TAMBAKREJO*



*Rabu, 21 Februari 2018*
Rencana normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang akan dilakukan beberapa hari kedepan berdampak pada penggusuran 148 KK di Dusun Tambakrejo RT 5/RW 16 Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Sejak tahun 1973 warga telah memanfaatkan lahan di Tambarejo untuk membuat tambak ikan, bandeng,dan udang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.Kemudian, pada 1989 warga mulai mendirikan pemukiman di sekitar lahan tersebut. Saat ini sebagian besar warga Tambakrejo bermata pencarian sebagai nelayan kecil dan petambak ikan yang sangat bergantung pada laut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Tiba-tiba, berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana dan Pemerintah Kota Semarang di Balai Kelurahan Tanjung Mas pada Senin (22/01), warga menerima informasi bahwa akan diadakannya normalisasi BKT. Sebanyak 148 KK yang tinggal di sepanjang aliran sungai tersebut akan digusur tanpa adanya ganti rugi apapun. Kemudian dalam sosialisasi kedua yang dilakukan di aula Kecamatan Semarang Utara pada Senin (5/02) kembali disampaikan oleh Camat Semarang Utara, Aniceto Magno da Silva, bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 akan ada pembongkaran bangunan dan warga diminta segera pindah ke Rusunawa (Rumah Susun Sewa) Kudu, yang berada Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kembali dipertegas pula bahwa tidak ada ganti rugi apapun kepada masyarakat karena tidak memiliki bukti kepemilikan tanah. Hanya kompensasi berupa penggratisan biaya sewa Rusunawa selama satu tahun.

Apa yang disampaikan oleh Camat tersebut telah memberatkan warga. Meskipun sebenarnya warga Tambakrejo tidak menolak normalisasi BKT, namun warga menyesalkan sikap pemerintah yang tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait nasib mereka. Selain itu warga juga meyesalkan dari pemerintah yang tidak memberikan ganti rugi terhadap bangunan yang bertahun-tahun telah mereka bangun yang merupakan asset warga Tambakrejo. Selain itu juga solusi untuk pindah di Rusunawa Kudu bagi masyarakat Tambakrejo tidak tepat karena sebagian besar adalah nelayan yang tidak mungkin tinggal di rumah susun yang sempit dan jauh dari laut tempat mereka mencari penghidupan.

Melihat permasalahan tersebut LBH Semarang, Pattiro Semarang bersama warga Tambakrejo berpandangan bahwa pemerintah kota semarang telah lalai untuk memenuhi hak-hak warga negara dan lalai dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya dengan melihat beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah Kota Semarang dan BBWS tidak partisipatif dalam mengambil kebijakan terkait rencana normalisasi sungai BKT karena warga yang terdapak tidak pernah diajak berdialog dengan pemerintah untuk merusmukan kebaikan bersama penataan BKT. Warga hanya diundang untuk hadir dalam sosiaisasi normalisasi sungai BKT dan usul wargapun tidak ada yang diterima.

2. BBWS Pamali juana dan Pemkot Semarang tidak transparan. Hasil uji akses dokumen kontrak pembangunan dan Dokumen Pelaksana anggaran (DPA) 14 hari akses tidak diberikan, ini membuktikan bahwa BBWS Pemali Juana dan Pemkot Semarang tidak transparan.

3. Rusunawa Kudu yang berada di Kecamatan Genuk, dipakai pemkot sebagai pengganti rumah yang digusur. Lokasi rusun yang sangat jauh dari laut akan mengancam mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan. Dengan jarak yang jauh tidak memungkinkan nelayan melakukan pekerjaan itu, asset berupa kapal, dll tidak mungkin ditinggal. Dampak dari ini akan menurunkan tingkat perekonomian masyarakat dan berakibat kemiskinan.

4. Pemerintah Kota Semarang tidak memenuhi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi atas aset yang mereka miliki seperti rumah, tambak, mushola, TPQ, dan fasilitas umum lainnya yang dibangun masyarakat, sesuai ketentuan UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, disebutkan yang dapat diganti rugi bukan hanya terhadap tanah, tapi ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, atau kerugian lain yang dapat dinilai berhak mendapatkan ganti rugi.

Atas dasar tersebut, LBH Semarang, Pattiro Semarang bersama Warga Tambakrejo menuntut Pemerintah Kota Semarang untuk :

1. Meperhatikan kesejahteraan masyarakat Tambakrejo dan memberikan hak-hak masyarakat berdasarkan pasal 28 UUD 1945 dan UU 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia seperti hak untuk mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupan, hak rasa aman, damai sejatera lahir dan batin dan juga hak mendapatkan ganti rugi.

2. Memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak terhadap bangunan, tanaman, atau kerugian lain yang timbul akibat normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT).

3. Merelokasi masyarakat Tambakrejo ke lokasi yang dekat dengan laut dan bukan Rusunawa.

4. Tidak melakukan pembongkaran bangunan, pemutusan aliran listrik, jembatan, akses jalan ke Tambakrejo sebelum tuntutan tersebut dipenuhi.

*Narahubung :*
Nico Wauran (LBH Semarang) : 085799120425
Arif (Pattiro Semarang) : 085877851635

Komentar