40 Proyek Infrastruktur Bekasi Dihentikan Karena Habis Masa Anggaran

Pembangunan sd nxuqh2
40 Proyek Infrastruktur Bekasi Dihentikan Karena Habis Masa Anggaran

Kab. Bekasi - Banyaknya pekerjaan yang dihentikan di tengah jalan pada tahun ini dinilai menjadi yang terburuk. Empat puluh bangunan yang akhirnya didirikan seadanya karena waktu kontrak pengerjaan habis merupakan perwujudan dari lemahnya perencanaan dan minimnya pengawasan.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Taih Minarno. Menurut dia, pada tahun sebelumnya, terdapat pula sejumlah kegiatan yang tidak selesai namun tidak semasif tahun ini.

“Tahun 2016, tahun 2015 juga ada kegiatan yang tidak selesai tapi hanya satu dua saja bukan kayak seperti sekarang yang jelas yang terburuk,” kata Taih yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (28/12) siang.

Diungkapkan Taih, tidak selesainya pekerjaan tersebut menjadi kesalahan pemborong pemenang lelang. Mereka tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan dalam lelang. Namun begitu, Dinas turut berperan sebagai pengguna anggaran.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Sunandar. Menurut dia, evaluasi wajib dilakukan untuk menghindari banyaknya kegiatan yang tidak selesai. “Tentu harus jadi catatan dan kanmi akan dorong agar segera dilakukan langkah konkrit. Persoalannya ini infrastruktur tidak menggunakan anggaran sedikit. Jika tidak dikerjakan atau tidak sesuai, anggarannya menjadi tidak maksimal,” kata dia

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi menyatakan 40 proyek pembangunan terpaksa dihentikan. Hingga batas waktu pengerjaan, proyek dengan total anggaran Rp 37 miliar tidak kunjung selesai. Sayangnya, mayoritas di antaranya merupakan proyek pembangunan sekolah.

Penghentian proyek pembangunan tersebut merupakan imbas dari terlambatnya proses lelang. Meski demikian, kata Jamaludin, waktu yang sempit sebenarnya telah disampaikan pada pemborong sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Hanya saja, syarat tersebut tidak mampu disanggupi sehingga proyek disetop dan kontrak dihentikan.

“Total anggarannya Rp 37 miliar tapi saya mau tegas. Maka tidak boleh lagi tanggal 27 mereka masih kerja, pokoknya tidak akan saya bayar. Kalau mereka tetap mengerjakan, terserah, tapi tidak akan dibayar,” ucap dia.

Kendati dihentikan, lanjut Jamaludin, keempat puluh proyek tersebut kembali dianggarkan pada 2018. Namun, dia memastikan, pengerjaan lanjutan bakal dilakukan oleh pemborong lainnya dengan sistem lelang.

“Jadi proyek dihentikan kemudian kami opname lalu sisa pengerjaannya dianggarkan lagi di 2018. Sedangkan pemborong yang kami putus kontraknya ini, kami siapkan terguran hingga sanksi black list, artinya hingga tiga tahun ke depan mereka tidak boleh lagi mengikuti lelang,” tegasnya.[BC]

Komentar