Sosialisasi Bantuan Sosial dalam Kebijakan PPKM masih lemah

4 0 136
Gambar untuk Sosialisasi Bantuan Sosial dalam Kebijakan PPKM masih lemah
Pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonosobo sudah memakan banyak korban. Sumber Data corona.wonosobakab.go.id per tanggal 31 Juli 2021 ada 581 orang yang meninggal dunia, 1,815 dirawat dan 10.539 sembuh. Upaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menurunkan angka terpapar COVID-19 adalah melaksanakan program dari pusat yaitu Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dari tahap darurat sampai PPKM level 4. Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah menyiapkan skema skema bantuan sosial untuk seluruh siklus kehidupan. Dalam rangka mengawal Bantuan Sosial tepat sasaran ke masyarakat maka SERASI bekerja sama dengan BEM Universitas Sains AL-Qur’an menyelenggarakan WEBINAR dengan Judul “ SESAK NAFAS BANSOS PPKM”. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2021.
Presiden Mahasiswa BEM U UNSIQ Candra Yudha menyampaikan bahwa Pada masa pandemi diharapkan bisa bergerak bersama sama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi situasi yang makin parah. Kebersamaan ini dimaksimalkan salah satunya untuk mengawal Pemberian Bansos tepat sasaran dalam Kebijakan PPKM darurat maupun level 4.
Menurut Harti Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Wonosobo menyampaikan bahwa beberapa program sosial yang digulirkan harus tepat sasaran dan tidak boleh dikorupsi. Beberapa Kebijakan terkait dengan Bantuan Sosial tertuang dalam beberapa instruksi Kemendagari dan Regulasi Kesejahteraan Sosial. Program Bantuan Sosial ini ada di seluruh siklus kehidupan. Program Bansos yang akan digulirkan adalah Sembakau, PKH, Bansos untuk Disabilitas dan Lansia terlantar. Dana Bantuan Langsung Tunai melalui Anggaran Dana Desa akan membantu 3.094 di seluruh Kabupaten Wonosobo.
Suwondo Yudistiro Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo memaparkan bahwa jabatan, uang memang penting tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah kesehatan. PPKM darurat berdampak kepada para pelaku usaha karena tidak mendapatkan pelanggan bahkan tutup, baik pelaku usaha menengah kebawah maupun menengah keatas. Anggaran Pemerintah untuk Program Pembangunan sebagian besar dialihkan untuk penanganan COVID-19 untuk mengatasi permasalahan menurunya pendapatan masyarakat.
“Sosialisasi Bantuan Sosial kepada masyarakat yang membutuhkan masih lemah. Penerima kurang mendapatkan informasi skema bantuan sosial yang ada. Verifikasi penerima bantuan masih menimbulkan perbedaan data, hal ini seharusnya segera diperbaiki supaya lebih tepat sasaran. Situasi ini membutuhkan uluran tangan banyak pihak untuk bersama sama memerangi COVID 19 dan mengawal bantuan sosial supaya tepat sasaran. Harapanya COVID-19 diterima sebagai kenyataan tidak diperdebatkan terus menerus dan mari bersama sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sosialisasi skema banntuan sosial dalam kebijakan PPKM darurat maupun level 4 harus terus menerus dilakukan sampai kelapisan terbawah di masyarakat” Pungkas Suwondo Yudistiro.

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. VAKSINASI INDONESIA BANGKIT


Komentar Terbanyak

  1. 10
    Komentar
  2. 4
    Komentar
  3. 2
    Komentar
  4. 2
    Komentar