RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2021

4 0 123
Gambar untuk RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2021
RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2021

JON RANTEPADANG
Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Reforma Agraria di Hotel Youtefa Barru, Jumat (09/07/2021).
Bupati Barru diawal sambutannya menyampaikan rasa syukurnya karena acara Rakor dapat berjalan sesuai yang diharapkan, Ia juga tetap mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan.
Terkait Rakor, Ia menyebutkan dengan susunan Tim Gugus Reforma Agraria Barru ini lengkap karena hampir semua tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk dalam struktur, begitupun dengan terbitnya SK TIM dapat memudahkan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang bertujuan mensejahterakan rakyat.
Suardi Saleh menambahkan, Reforma Agraria dapat meredam potensi konflik dari penguasaan lahan orang tertentu.
“Saya ingin masyarakat kecil tidak merasa dikecualikan pemerintah dibanding pengusaha besar,” ujarnya.
Di Barru ini, lanjut Bupati, adanya Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dapat meredam semua persoalan karena lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan untuk dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan. Selain itu, TORA dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.
Sementara itu Kepala BPN dan ATR Achmad, S.ST., menyampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan atas dukungan sehingga Rakor ini dapat terlaksana.
Ia menjelaskan, “Reforma Agraria” (RA) atau “Agrarian Reforma” adalah suatu penataan kembali (penataan ulang) susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan komprehensif.
“Reforma Agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana terkandung dalam Nawa Cita,” tandasnya.
Untuk Kabupaten Barru sesuai yang ditargetkan 3500 hektar, Sedangkan yang sudah diukur sebanyak kurang lebih 3000 hektar dari 24 lokasi, Desa Pujananting dan Bulo-Bulo akan menjadi lokasi percontohan.
Kepala Kejaksaaan Negeri Barru Ardi Suyanto, SH MH mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten membuat Peraturan Daerah terkait prosedur kepemilikan lahan khususnya terkait dengan TORA untuk menjamin adanya kepastian Hukum.
Sekretaris Daerah, Dr. Ir. Abustan dalam arahannya mengemukakan bahwa perlu adanya sinergitas dari semua pemangku kepentingan dan khusus untuk OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas agar mengambil peran sesuai tupoksinya masing-masing. Selanjutnya dikemukakan bahwa seluruh objek reforma agraria telah disinkronkan dengan dokumen perencanaan yang ada dalam hal ini Rencana Tata Ruang Wilayah.
Sementara Kadis Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Kabid Sarana dan Prasarana mengemukakan bahwa konflik yang terjadi di masyarakat biasanya dipicu oleh masalah pangan, oleh karena itu untuk TORA perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pemenuhan pangan.
Sedangkan Dinas Kehutanan mengharapkan agar kita semua menjaga fungsi dan kelestarian hutan, memanfaatkan secara maskimal TORA dan jangan diperjualbelikan serta diharapkan tidak ada lagi perambahan areal hutan untuk perladangan berpindah.

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. SD Negeri Cikandang 02 - Kersana


Komentar Terbanyak

  1. 13
    Komentar
  2. 9
    Komentar

    Lowongan DAILY WORKER JAKARTA

  3. 6
    Komentar

    Lowongan DAILY WORKER BEKASI

  4. 6
    Komentar