Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS

0 4 826
Gambar untuk Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS
Menteri Nadiem Anwar Makarim telah mengeluarkan aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi melalui PERMENDIKBUD 30/2021 yang disahkan pada tanggal 21 September 2021.

Dikeluarkannya aturan tersebut sebagai langkah cepat perlindungan korban kekerasan seksual yang sampai saat ini masih menunggu DPR RI mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang selama 5 tahun dibahas di Baleg DPR RI dan masih menyisakan banyak perdebatan.

Sebelumnya melalui Dirjen Pendis Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada tahun 2019.

Dengan dikeluarkannya dua kebijakan tersebut dapat dijadikan acuan oleh perguruan tinggi dan lembaga layanan/pendamping sebagai payung hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada korban. Selain itu sebagai upaya pencegahan dan edukasi terhadap civitas akademika.

Dalam PERMENDIKBUD 30/3021 selain upaya pencegahan dan penanganan juga diatur tentang SATGAS yang tugas dan kewenangannnya melakukan assesment dan rekomendasi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Selain itu juga sebagai fungsi kontrol dan pengawasan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Pembentukan SATGAS juga diatur dalam PERMEN PPKS dengan melibatkan pendidik, mahasiswa, rohaniawan dan organisasi kemahasiwaan. Dimana personil yang akan tergabung sebagai SATGAS memiliki pengalaman tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Sayangnya PERMEN PPKS banyak menuai kontra dari kubu yang mengatakan bahwa PERMEN ini melegalkqn zina dan seks bebas. Padahal kekerasan seksual, zina dan seks bebas adalah dua hal yang berbeda. Zina dan seks bebas merupakan pelanggaran norma kesusilaan yang sudah diatur dalam KUHP. Sedangkan PERMEN PPKS mengatur tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Pemahaman yang kerdil kadang mengesampingkan keadilan dan perlindungan korban. Korban kekerasan seksual meningkat setiap tahun. Korban mulai berani bersuara. Namun selalu dibungkam dengan fitnah melegalkan zina dan seks bebas. Yuk lebih bijak dan dewasa dalam memahami konteks kebijakan.

  4 Komentar

Tulis komentarmu...

Tsu Warti
Seks bebas sudah diatur dalam KUHP terlepas itu LGBT atau tidak pada pasal yang membahas tentang asusila. RUU TPKS untuk mencegah, menangani dan memulihkan korban kekerasan. Judulnya saja Kekerasan seksual. Dan harapan kami semua aturan baik negara dan agama bisa dijadikan pedoman moral masyarakat
Dini
Tamu
Sebenarnya saya berharapnya mjd UU Tindak Pidana Seksual. Jadi ruang lingkupnya tdk hanya mencegah tjd nya tindak pidana seksual krn kekerasan tapi juga mencegah tindak pidana seks bebas atau LGBT yg dilakukan suka sama suka tanpa kekerasan. Dg pengaturan tsb harapannya bisa menjadi pagar moral..
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. Bukit Seguntang Adalah Ulu Melayu


Komentar Terbanyak

  1. 8
    Komentar

    Kelurahan Brontokusuman Ramah Anak

  2. 7
    Komentar
  3. 7
    Komentar

    4 KEBUTUHAN ANAK YANG WAJIB DIPENUHI ORANG TUA

  4. 5
    Komentar

    Kehumasan ? Bukan Sekedar Antar Surat