PERDA KIBBLA Kabupaten Malang Menjadi Prioritas Inisiatif DPRD di Tahun 2022

0 0 70
Gambar untuk PERDA KIBBLA Kabupaten Malang Menjadi Prioritas Inisiatif DPRD di Tahun 2022
Persoalan kesehatan ibu dan anak masih menjadi perhatian di Kabupaten Malang. Dimana persoalan tidak hanya dari aspek yang menyebabkan kematian ibu dan bayi, tetapi keberadaan stunting juga menyumbang aspek kesehatan yang diperhatikan. Saat ini jumlah angka kasus di Kabupaten Malang tahun 2021 jumlah AKI ada 47 orang (Dinas Kesehatan Kabupaten Malang), sedangkan stunting ada sejumlah 14.793 balita stunting (berdasarkan Litbang Agustus 2020) dan pernikahan anak. Tentunya dengan angka tersebut dalam suatu kondisi juga perlu diwaspadai, mengingat kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu kunci dalam menentukan kualitas hidup seseorang dimasa depan selain Negara.
Berawal dari persoalan tersebut melalui proses diskusi informal dengan Pak Yudiono (DPPKB Kabupaten Malang) yang didalamnya juga membahas tentang KIA, tetapi juga ada pembahasan lain yaitu keberadaan desa siaga, kampung KB, penurunan AKI dan AKB. Pada diskusi informal tersebut akhirnya mengerucut pada strategi regulasi PERDA KIBBLA Kabupaten Malang yang sudah cukup lama. Selama berproses muncul gagasan untuk mengusulkan agar PERDA KIBBLA menjadi hak inisiatif DPRD khususnya Komisi yang membidangi kesehatan yaitu Komisi IV. Gayung bersambut pak Yudiono mendukung dan menyetujui dengan melakukan kontak secara langsung dengan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang bapak Saiful). Hasil komunikasi antara Komisi IV melalui DPPKB, ada tindaklanjut untuk diadakan pertemuan antara OPD terkait (Dinas Kesehatan, DPPKB, DP3A, Mitra Utama, dan perwakilan Simpul Belajar “FORBAIK”) yang membahas inisiatif PERDA KIBBLA tersebut.
Bertempat di ruang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Malang bersama antara mitra utama MADANI (Yayasan Paramitra), FC (Field Coordinator), perwakilan LF “FORBAIK”, DPPKB, dan DP3A melakukan diskusi awal dengan agenda menyampaikan permasalahan dan kondisi terbaru khususnya terkait persoalan kesehatan ibu dan anak mulai dari persoalan AKI AKB, stunting, pernikahan anak, kekerasan perempuan dan anak. Setelah berproses dengan memberikan argumen masing-masing sesuai dengan aspek yang disampaikan, maka ada hasil yang akan ditindaklanjuti yaitu Komisi IV DPRD Kabupaten Malang mendukung dan menyetujui menjadikan revisi PERDA KIBBLA Kabupaten Malang atau membuat Perda baru yang lebih komprehensif mulai unsur kepemudaan, pencegahan, penanganan, sistem rujukan (KIA dan stunting) yang ada di Kabupaten Malang. PERDA Kabupaten Malang ini akan menjadi pririotas pembahasan mulai Januari 2022.

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. Vaksinasi COVID-19 Gandaria City (17-30 Januari 2022)


Komentar Terbanyak

  1. 5
    Komentar
  2. 3
    Komentar
  3. 2
    Komentar
  4. 2
    Komentar