Peran Kesbangpol dalam Penguatan CSO Lokal

3 1 495
Gambar untuk Peran Kesbangpol dalam Penguatan CSO Lokal
Dalam kesempatan perbincangan lepas dengan penggiat Civil Society Organitation (CSO) di Pangkep, kerap mengulang cerita tentang perilaku oknum yang datang ke kantor desa mengatasnamakan diri sebagai anggota sebuah LSM. Mengenalkan diri sebagai aktivis LSM dianggap sebagai pintu masuk untuk mendapatkan informasi yang ujungnya menghendaki imbalan.

Dampaknya, citra yang terbangun mengenai LSM mengalami generalisasi yang buruk. Jika sudah demikian, kemana masyarakat mengadu jika ada tindakan LSM yang meresahkan karena melakukan praktik yang tidak sesuai wewenang.

Melalui perbincangan di program Dialog Tematik yang diinisiasi Lembaga Demokrasi Celebes (Sabtu, 20/3). Suhendar M Said, Kasi Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Bela Negara (Kesbangpol Pangkep) mengungkapkan pentingnya CSO terdaftar di Kesbangpol. Salah satunya sebagai basis data tentang CSO (Ormas, Yayasan, dan LSM). “Kita tidak pungkiri banyak perilaku oknum yang datang ke instansi tertentu di balik nama LSM. Jika tindakannya itu meresahkan, maka pihak yang dirugikan bisa melaporkan ke polisi,” ujarnya.

Kesbangpol sendiri tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembubaran CSO, tetapi memiliki ruang koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian dan MUI, misalnya. Sebagai contoh, LSM yang kerap melakukan tindakan pemerasan dan sudah dilaporkan ke pihak polisi, maka ranah selanjutnya Kesbangpol akan dimintai basis data apakah LSM bersangkutan sudah terdata atau belum. Jika iya, maka SK Kesbangpol bisa dicabut.

Pak Suhendar menjelaskan kalau Kesbangpol, pasca dikeluarkannya Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Mekanisme Informasi Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tetapi sebatas melalukan verifikasi data di daerah yang selanjutnya dikirim ke pusat. Penerbitan SKT selanjutnya menjadi wewenang Dirjen Politik Pemerintahan Umum di Kemendagri.

“Tata cara pendaftaran CSO bisa melalui Kemendagri, Kemenkunham, dan Kemenlu,” papar Suhendar. Ketiga pintu ini memiliki klasifikasi berbeda. “Kemendagri tidak mengeluarkan badan hukum untuk untuk lembaga yang sifatnya Yayasan dan Perkumpulan,” lanjutnya. Tetapi, bisa mendafatar di Kesbangpol di kabupaten di mana lembaga itu berkedudukan supaya diketahui oleh Pemda setempat. Ia mencontohkan lembaga yang sifatnya perkumpulan dan sudah mengantongi SK Kemenkunham, jika ingin mendaftarkan di Kesbangpol cukup melampirkan salinan SK Kemenkunham. “Jadi, ada efisiensi berkas yang tidak perlu lagi dilengkapi,” terangnya.

Meski syarat sah CSO tidak mesti terdaftar di Kesebangpol, tetapi ada keunggulan berupa akses fasilitasi kegiatan lembaga selain diketahui keberadaan CSO itu sendiri oleh Pemda. Manfaat lain berupa peluang hibah dan kerja kolaborasi dengan program pemerintah (OPD). Nawir Sikki, Senior FC USAID Madani Pangkep, melalui konfirmasi WhatsApp mengatakan kalau manfaat terdaftar di Kesbangpol semakin memperkuat legalitas hukum lembaga dan mendapat jaminan hak dan kewajiban dalam membangun MOU jika ada program kolaborasi yang hendak dijalankan.

Proses pendaftaran CSO di Kesbangpol tidak ribet, syarat utama yang perlu disiapkan menurut Suhendar, lembaga sudah harus memiliki Akta Notaris karena itu sudah merupakan legalitas dasar. Begitu sudah terdaftar di Kesbangpol maka lembaga bersangkutan perlu melaporkan kegiatan minimal sekali dalam enam bulan sebagai bentuk evaluasi eksistensi kelembagaan. “Pelaporannya dimudahkan dan bisa mengirimkan laporan file PDF melalui WhatsApp ke pihak Kesbangpol jika tidak ada waktu mengantar langsung,” beber Suhendar.

  1 Komentar

Tulis komentarmu...

Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. ECO.J, Juara 1 Anugerah Inovasi & Penelitian 2021


Komentar Terbanyak

  1. 7
    Komentar
  2. 6
    Komentar

    ECO.J, Juara 1 Anugerah Inovasi & Penelitian 2021

  3. 4
    Komentar
  4. 2
    Komentar