Membincang Penyusunan RPJMD

2 1 332
Gambar untuk Membincang Penyusunan RPJMD
Rabu, 16 Desember, dalam kalender KPU Pangkep merupakan rapat pleno terbuka hasil perhitungan suara Pilkada Pangkep 2020. Bertepatan dengan itu, berjarak sekitar 7 km dari kantor KPU, Simpul Belajar Madani Mabaca juga menggelar pertemuan untuk mengidentifikasi dan mengordinasikan inisiatif advokasi dengan fokus pembicaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Setelah Pilkada dan penetapan, maka kepala daerah yang terpilih akan menyusun RPJMD,” ucap Hidayat dari Yasmib yang memandu jalannya fasilitasi program. Hadir pula Nawir Sikki, FC Sulawesi Selatan yang mengingatkan kalau fasilitasi diskusi ini selain membincang RPJMD juga dirangkai dengan penguatan kapasitas organisasi.

“Sebelum Pilkada, sebenarnya sudah disusun RPJMD teknokratik tetapi belum memuat visi misi calon terpilih, ujar Rosniaty Azis, Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi, memulai pembahasan.

Sekitar satu jam Kak Ros, demikian ia disapa, menampilkan kerangka penyusunan RPJMD mulai dari dasar regulasi yang digunakan hingga membedah tiap bab dalam dokumen RPJMD.

Berdasarkan aturannya RPJMD ditetapkan paling lama enam bulan setelah pelantikan kepala daerah yang baru. Ruang inilah yang menjadi jalan advokasi bagi CSO untuk memberikan masukan dalam RPJMD melalui Bidang Perencanaan Makro di Bappeda atau nantinya bisa juga melalui DPRD. Kak Ros mengingatkan kalau advokasi dalam penyusunan RPJMD tidak berbicara program tetapi pada isu strategis.

Membaca RPJMD tentu dibutuhkan pengetahuan khusus sebab berisi skema anggaran secara luas. Proses penyusunannya pun melibatkan banyak pihak, mulai dari pengumpulan renstra OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Ditinjau dari atas harus merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Haniah, anggota Simpul Belajar, mengusulkan perlunya keterlibatan masyarakat kepulauan untuk isu strategis terkait di pulau. Ia memberikan contoh terkait bantuan perahu yang tidak efektif karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. “Kalau kita menelusuri sungai Pangkajene sebagai jalur ke pulau ada banyak perahu sumbangan cuma sandar di tepi sungai.” Ungkapnya. Artinya apa, sumbangan itu tidak sesuai dengan kebutuhan. “Masyarakat antar pulau itu bisa mengenal warga pulau yang satu dengan yang lainnya dari jenis perahu yang digunakan,” ungkapnya kemudian.

Sedangkan Achmad Faisal mengungkapkan kalau RPJMD kadang tidak dilihat sebagai skema pembangunan berkelanjutan lima tahun, tetapi dilihat sebagai peluang mendapatkan proyek. “Inilah yang kadang membuat rancu,” ucapnya.

Nawir Sikki menjelaskan kalau proses dalam menyiapkan strategi advokasi guna melakukan intervensi ke dalam penyusunan RPJMD perlu menyiapkan perbandingan data, informasi, dan analisis. Bekal inilah yang perlu dilakukan oleh CSO jika mencoba memasuki penggodokan RPJMD lebih lanjut melalui pintu Bappeda atau DPRD.

Membicarakan RPJMD tentulah tidak tuntas jika dilakukan hanya satu jam, berdasarkan pengalaman dalam pelatihan biasanya membutuhkan waktu tiga hari. Namun, sebagai pembahasan dasar, paling tidak melalui fasilitasi ini peserta Simpul Belajar mengetahui kerangka awal dan struktur dalam RPJMD.

Sesi terakhir dalam fasilitasi ini juga membahas substansi terkait penguatan kapasitas simpul belajar berupa sharing dan refleksi kompetensi dasar pelatihan RemDec dengan tiga domainnya yang disampaikan Kak Ros dan Firdaus AR (KKDP) yang pernah mengikuti pelatihan daring.

  1 Komentar

Tulis komentarmu...

Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. ECO.J, Juara 1 Anugerah Inovasi & Penelitian 2021


Komentar Terbanyak

  1. 7
    Komentar
  2. 6
    Komentar

    ECO.J, Juara 1 Anugerah Inovasi & Penelitian 2021

  3. 4
    Komentar
  4. 2
    Komentar