Forum Serasi Madani Gelar FGD Dorong Terbitkan Perbup Pelayanan Ramah Disabilitas di Puskesmas

0 0 264
Gambar untuk Forum Serasi Madani Gelar FGD Dorong Terbitkan Perbup Pelayanan Ramah Disabilitas di Puskesmas
PEKALONGAN, KAJEN - Forum Serasi Madani Kabupaten Pekalongan kembali mengadakan pertemuan dengan stakeholder. Pertemuan kali ini adalah diskusi terarah atau Focus Grup Discussion (FGD) untuk menyepakati desain dan indikator keberhasilan Puskesmas Ramah Disabilitas yang bertempat di Bappeda Litbang Pekalongan pada Rabu 24 November 2021.

Acara tersebut sekaligus menindaklanjuti agenda rencana aksi tematik Forum Simpul Belajar yang sebelumnya telah dilakukan penyepakatan lokasi Puskesmas Ramah Disabilitas di Puskesmas Kedungwuni I dan Puskesmas Karanganyar serta pembentukan paguyuban Ngudi Waluyo dan Gema Nusa di dua lokasi piloting oleh stakeholder terkait yang dihadiri oleh Kepala Puskesmas Piloting Puskesmas Ramah Disabilitas, OPD, Tata Pemerintahan, Kesra dan Forum Stakeholder Kecamatan.

Erlita Rismilliyana, M.Pd selaku ketua Forum Serasi Madani (FORSEMA) Pekalongan menyampaikan dalam sambutanya bahwa FGD ini bertujuan untuk merumuskan desain puskesmas ramah disabilitas dan melakukan identifikasi indikator keberhasilan puskesmas ramah disabilitas.

"Sebelumnya Forum Serasi Madani telah memfasilitasi pembentukan paguyuban di dua kecamatan Piloting yakni di Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Karangannyar yang bertugas membantu Puskesmas untuk meningkatkan Kualitas Layanan, menerima Pengaduan masyarakat terkait dengan Layanan Puskesmas dan nantinya melakukan Survey pengaduan untuk perbaikan layanan Puskesmas," terang Erlita yang juga sekretaris Muslimat NU Kabupaten Pekalongan.

Dalam sesi FGD yang difasilitatori oleh H. Safrudin Huna, S.IP. M.Si, menghadirkan narasumber dr. Ratna Susanti Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan yang memberi materi "Pelayanan Publik Puskesmas Ramah Disabilitas di Kabupaten Pekalongan" sebagai pemantik FGD.

"Dasar kita dalam memberikan pelayanan kesehatan merupakan amanat undang no. 25/2009 tentang pelayanan publik termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu disediakan pelayanan masyarakat berkebutuhan khusus salah satunya kelompok disabilitas," terang dr. Ratna.

Masih dalam kesempatan yang sama, dr Ratna menjelaskan bahwa di Kabupaten Pekalongan mempunyai Puskesmas yang terakreditasi Purna yaitu Puskesmas Wiradesa. Oleh karena itu dr Ratna juga menkaji terap fasilitas Disabilitas yang sudah ada di Puskesmas Wiradesa.

"Dalam praktiknya Puskesmas Wiradesa sudah menerapkan SOP pelayanan kepada lansia, seperti memberikan prioritas dan kartu periksa khusus lansia sehingga perlu ditambai saja penerapan SOP kepada pengunjung khusus difable", papar dr Ratna.

Pada sesi diskusi Wahyudi Subarno mewakili Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Pekalongan menyampaikan "unek-unek" yang sempat didiskusikan dengan komunitasnya bahwa keluhan utama para difabel ketika berkunjung ke Puskesmas adalah pelayanan kepada difabel fisik lumpuh layu yang mengeluhkan ketersedian alat bantu kursi roda ketika tiba pertama kali di Puskesmas.

"Tempat duduk khusus diruang periksa bagi difabel juga belum ada sehingga dokter mengalami kesulitan ketika memeriksa pasien difabel ketika Selain itu kami mengusulkan adanya pendamping disabilitas disetiap desa, sehingga jika ada yang membutuhkan bisa langsung membantu dan jemput bola di lokasi ." kata Wahyudi.

Untuk Respon positif disampaikan oleh Dinar WS staff Bagian Kesra menanggapi terkait legitimasi program menyarankan agar jumlah Puskesmas Ramah Disabilitas dimasukan menjadi indikator kedalam Rencana Strategis dan RJPMD Dinas Kesehatan sebagai leading sector.

"Jika menjadi tujuan dari Dinas Kesehatan alangkah baiknya dimasukan kedalam renstra dan RPJMD Dinkes, karena sekarang Pemerintah Kabupaten Pekalongan sedang menyusun itu",indikator keberhasilan juga dapat menjadi catatan Dinas Kesehatan kepada Puskesmas mana saja yang belum dan sudah ramah disabilitas. kata Dinar

Sementara itu peserta FGD lain Niswatun Chasanah Staff Tata Pemerintahan mendukung penuh Program Puskesmas Ramah Disabilitas di Kabupaten Pekalongan. Terkait dengan adanya usulan SDM pendamping disabilitas di setiap desa pihaknya memberikan masukan agar Dinas Kesehatan sebagai OPD teknis penyelenggara pelayanan kesehatan di Puskesmas boleh mensgusulkan tenaga kesehatan dari 2P3K maupun PNS/ASN kepada pusat.

"Monggoh Dinkes dapat mengusulkan terkait dengan SDM yang mampu atau kompeten kepada pusat untuk dibuatkan formasi tenaga kesehatan, karena bagaimanapun juga mereka bagian dari masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus", jelas Niswatun.

Diakhir sesi FGD, Dinar WS dari Kesra mengusulkan agar mendorong diterbitkan Peraturan Bupati terkait dengan pelayanan disabilitas sehingga Dinas Kesehatan dan juga pelaksana di lapangan yaitu Puskesmas dapat melangkah lebih jelas dalam melaksanakan Program Puskesmas Ramah Disabilitas.

"Dalam menerbitkan Perbup dibutuhkan waktu dan proses dan butuh pengawalan dari Forum ini, untuk itu langkah selanjutnya dalam waktu terdekat Dinkes dapat menerbitkan SK terkait program ini sehingga dapat bertahap dalam mewujudkan program ini", pungkas Dinar memberikan saran yang juga disepakati oleh seluruh peserta FGD untuk segera ditindaklanjuti oleh FORSEMA dengan Dinkes.

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. Vaksinasi COVID-19 Gandaria City (17-30 Januari 2022)


Komentar Terbanyak

  1. 5
    Komentar
  2. 3
    Komentar
  3. 2
    Komentar
  4. 2
    Komentar