DAUN HIJAU BARRU SERAHKAN POLICY BRIEF USULAN PERUBAHAN PERDA KEPENDUDUKAN

0 0 148
Gambar untuk DAUN HIJAU BARRU SERAHKAN POLICY BRIEF USULAN PERUBAHAN PERDA KEPENDUDUKAN
PPO DAUN HIJAU BARU bersama Simpul Belajar Yassiberrui yang terdiri dari 7 LSM diterima DPRD Kabupaten Barru siang tadi, Senin 27 September 2021 di ruang sidang DPRD Kabupaten Barru terkait usulan Perubahan Perda Kependudukan.
Wakil Ketua DPRD dalam sambutan penerimaannya, mengucapkan terima kasih atas usulan yang disampaikan oleh NGO Daun Hijau. Hal ini merupakan manifestasi peran aktif masyarakat untuk memotret regulasi, khususnya yang terkait dengan layanan publik seperti Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. DPRD memiliki agenda untuk mengevaluasi Perda-perda yang telah berlaku selama 5 tahun, apakah masih sesuai dengan kondisi ke kinian, pungkas Kamil Ruddin.
Dalam audiensi, diperkenalkan PPO Daun Hijau, beserta simpul belajar Yassiberrui. Bahwa PPO Daun Hijau yang merupakan organisasi non pemerintah sebagai Lead Partner dari USAID MADANI, dengan isu tematik “ Pengawasan dan Advokasi Warga dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kkabupaten Barru. Salah satu kegiatannya adalah melakukan telaahan terhadap berbagai peraturan termasuk Perda Kependudukan.
Hasil telaahan dari PPO Daun Hijau menjadi masukan kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Barru untuk melakukan perubahan/revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Jon Rantepadang, mewakili PPO Daun Hijau menyampaikan bahwa banyak regulasi yang terbit setelah perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Nomor 10 tahun 2011 diberlakukan. Dalam regulasi yang muncul, banyak hal yang harus diakomodir dalam Perda, antara lain tentang KTP elektronik; masa berlaku KTP yang saat ini seumur hidup, sementara di perda berlaku 5 tahun. Juga dokumen Kartu Identitas Anak yang merupakan ‘KTP’ nya penduduk dibawah usia 17 Tahun.
Sementara itu Ketua BAPEMPERDA mengemukakan bahwa usulan LSM Daun Hijau merupakan wujud sinergitas antara DPRD sebagai representasi wakil wakyat dengan masyarakat. Terkait usulan perubahan peraturan daerah, akan dipelajari apakah termasuk skala prioritas untuk dimasukkan dalam prolegda tahun 2022. Tentunya akan dilihat dampak Perda tersebut terhadap keberlangsungan pelayanan publik, tutup Syamsurijal.
Pada bagian akhir, diserahkan dokumen Policy Brief dan telaahan tentang substansi regulasi yang terkait peraturan daerah penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai bahan masukan untuk evaluasi.

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. Bukit Seguntang Adalah Ulu Melayu

  2. Games Sore bersama Mahasiswa Bhayangkara


Komentar Terbanyak

  1. 7
    Komentar
  2. 4
    Komentar
  3. 4
    Komentar
  4. 4
    Komentar

    Kelurahan Brontokusuman Ramah Anak