dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi perempuan

0 3 217
Gambar untuk dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi perempuan
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Kabupaten Bandung yang tergabung dalam Simpul Belajar Madani Kabupaten Bandung (SIMBAD) bekerjasama dengan Diskominfo melakukan Talk Show melalui siaran Radio Kandaga terkait dampak perkawinan anak terhadap resiko kehamilan dan persalinan. Narasumber: ibu Sri Budiarti Sekertaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Bandung , kamis, 25/10/2021.
Tema tersebut diangkat karena berdasarkan catatan tahun 2019, di jawa barat terdapat 21.499, artinya Jawa Barat termasuk salah satu provinsi dengan angka kasus tertinggi di Indonesia kasus perkawinan anak.Perkawinan Anak banyak memberikan dampak buruk, terutama bagi anak perempuan. Secara medis, organ reproduksi perempuan baru berfungsi secara baik di usia antara 20 tahun sampai 35 tahun. Artinya di usia 35 tahun ke atas, perempuan akan Kembali mengalami 5 kali resiko saat hamil dan 2 kali resiko kematian saat melahirkan. Dengan kata lain, bagi perempuan di usia 10 sampai 14 tahun, resiko kematian saat melahirkan lima kali lebih besar, karena secara medis alat reproduksi mereka belum cukup matang untuk melakukan fungsinya.
menurut narasumber dari KPI (ibu Sri) anak perempuan yang menikah di usia anak berisiko tinggi mengalami komplikasi saat persalinan , seperti fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia, eclampsia, dan melahirkan anaknya secara premature serta stunting (kekurangan asupan gizi). Dengan kata lain, perkawinan anak bukan hanya beresiko terhadap ibu tapi juga terhadap anak yang dilahirkannya.
Perkawinan anak tidak saja beresiko secara medis, tapi juga berdampak terhadap kondisi social dan Pendidikan perempuan. Bagi anak yang menikah di usia muda rentan mengalami KDRT dan perceraian. Hal ini disebabkan Ketidaksiapan mereka secara mental dan psikis Ketika masuk dalam jenjang pernikahan. Selain itu, perkawinan anak mencerabut hak anak dalam Pendidikan. Ketika anak memutuskan menikah atau dinikahkan, maka mereka akan memilih untuk berhenti dari sekolah. Dampak lebih jauh dengan tingginya anak putus sekolah, mempengaruhi rendahnya tingkat Index Pembangunan Manusia (IPM).
Menurut ibu sri, ada beberapa faktor penyebab tingginya angka kasus perkawinan anak, yaitu : adat, dibeberapa daerah, praktik perkawinan anak di sebabkan tradisi/budaya masyarakat yang masih mewajarkankan praktik tersebut. Kedua kemiskinan, dimana bagi Sebagian orangtua, anak, terutama anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi, sehingga salah satu pilihan orang tua adalah menikahkan anaknya. Ketiga, minimnya informasi.
Lalu apa yang harus dilakukan? Petama, Pendidikan kesehatan reproduksi harus masuk dalam Pendidikan. Kedua, memperluas akses layanan informasi dan konseling bagi remaja. Ketiga, mendorong komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi.
Menurut ibu Sri, praktik perkawinan anak telah melanggar hak konstitusi anak. Sebab dalam konstitusi UUD 1945, Pasal 28B ayat 2, jelas menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu,rekomendasi Umum CEDAW No. 31 dan Konvensi Hak Anak No. 18 menyebutkan perkawinan anak sebagai pemaksaan perkawinan mengingat anak belum mampu memberikan persetujuan secara bebas. Oleh karena itu, perkawinan anak merupakan bentuk harmful practice. #Stop Perkawinan Anak#.

  3 Komentar

Tulis komentarmu...

Firman Hanafiah
Tamu
Penyebaran informasi seperti ini harus sering dilakukan agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat..
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. Vaksinasi COVID-19 Gandaria City (17-30 Januari 2022)


Komentar Terbanyak

  1. 5
    Komentar
  2. 3
    Komentar
  3. 2
    Komentar
  4. 2
    Komentar