CSO Daun Hijau Kabupaten Barru Rapat Analisis Usulan Revisi Perda Pencatatan SIpil di DPRD Barru

0 0 70
Gambar untuk CSO Daun Hijau Kabupaten Barru Rapat Analisis Usulan Revisi Perda Pencatatan SIpil di DPRD Barru
Kab.Barru, Sulsel - CSO Daun Hijau Kabupaten Barru mengikuti rapat analisis pembahasan terkait rencana usulan tema Ranperda yang akan di Bapemperdakan untuk 2022.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Barru yang dimpin langsung Ketua Bapemperda DPRD Barru, Syamsu Rijal, Kamis (2/12/2021).
Sebelumnya, CSO Daun Hijau telah mengajukan revisi Perda Kabupaten Barru Nomor 10 tahun 2011 tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
Koordinator Program CSO Daun Hijau, Ir Jon Rantepadang berharap usulan CSO Daun Hijau untuk melakukan revisi Perda nomor 10 tahun 2011 yang kondisinya tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
“Kita lakukan ini karna tentunya sangat perlu untuk adanya penyesuasian Perda dengan kondisi pelayanan yang kontemporer,” ujarnya.
Ketua Bapemperda DPRD Barru, Syamsu Rijal mengatakan setelah melalui tahapan AKP analisis kebutuhan perda ini, maka tersaring tiga Ramperda prioritas.
Kemudian dalam hal ini DPRD Barru hanya menginisiasi 2 Ramperda untuk dibahas lebih lanjut.
“Ketiga Ramperda Prioritas tersebut diantaranya yaitu Ramperda Bangunan Gedung, Ramperda retribusi bangunan gedung, dan Ramperda revisi administrasi kependudukan,” ujarnya.
“Karna dalam hal ini hanya dua ramperda yang harus diakomodir di pokok sesuai kesiapan anggaran kita,” ungkapnya.
“Maka dari itu Bapemperda berharap pemerintah bersedia untuk memparsialkan usulan yang pertama yaitu revisi administrasi pencatatan sipil, karna ini kegiatannya mendesak,” katanya.
Hal ini harus melalui mekanisme seperti sekarang ini, lanjutnya, melalui analisis kebutuhan perda yang kemudian di skala prioritaskan terkait kebutuhan itu dan diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Jadi tetap ada skala prioritas yang akan kita dahulukan untuk ditindak lanjuti,” jelasnya.
“Dan apa yang diinisiasi oleh DPRD ini tentu yang sifatnya sudah mendesak,” tandasnya.
Setelah melakukan analisa, katanya, usulan perubahan perda revisi administrasi kependudukan ini diatas 50% dan itu memang harus direvisi.
“Sehingga membutuhkan biaya untuk itu yang tidak ada posnya pada anggaran pokok tahun depan,” tambahnya.
“Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk segera memparsialkan ini,” harapnya.
“Ramperda ini bagaimana diparsialkan supaya ketiganya bisa diakomodir,” tutupnya.

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. Vaksinasi COVID-19 Gandaria City (17-30 Januari 2022)


Komentar Terbanyak

  1. 5
    Komentar
  2. 2
    Komentar
  3. 2
    Komentar
  4. 2
    Komentar